Terjadi Ketimpagan, SMK Swasta Curhat ke Bupati Bandung Soal Kebijakan Provinsi

KETIK, BANDUNG – Para kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung beraudiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna di Rumah Dinas Bupati, Selasa 16 September 2025. 

Dalam audiensi mereka 'curhat' kepada bupati mengenai berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah SMK swasta, khususnya di Kabupaten Bandung. 

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Bandung, Suwarto mengatakan jika melihat sejarah Indonesia, dunia pendidikan tak dapat dilepaskan dari peran sekolah swasta. 

"Namun perkembangan terakhir, kami merasa dipinggirkan terutama oleh kebijakan provinsi. Padahal, kami juga ingin bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa," jelas Suwarto di hadapan Bupati Bandung. 

Di antara kebijakan yang dikeluhkan para kepala sekolah SMK swasta adalah bantuan pembangunan sekolah serta sarana dan prasarana untuk SMK negeri dari pemerintah provinsi yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun di 2026 mendatang. 

"Sementara bantuan untuk SMK swasta sangat timpang. Ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Padahal jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak," ungkapnya. 

Oleh karena itu, kata Suwarto, para kepala sekolah SMK swasta ingin 'mengadu' kepada Bupati Kang DS sebagai orangtua seluruh warga Kabupaten Bandung atas berbagai ketimpangan yang terjadi antara SMK negeri dan swasta. 

"Walau kewenangan SMA/SMK ada di provinsi, kami sebagai warga Kabupaten Bandung dan siswa-siswi kami juga warga Kabupaten Bandung ingin mengadu ke Pak Bupati," kata Kepala Sekolah SMK Taman Siswa tersebut. 

"Kami juga punya semangat yang sama Ingin memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. Kami berharap Pak Bupati dapat mencarikan solusi dan perhatian khusus kepada kami SMK swasta, misal seperti beasiswa dan bantuan lainnya," tambah Suwarto. 

Selain itu, imbuh dia, pihaknya juga ingin bersinergi dan mendukung program-program Pemkab Bandung terutama dalam peningkatan kualitas kompetensi para siswa agar dapat mudah terserap lapangan kerja. 

"Terima kasih kepada Pak Bupati karena sudah ada beberapa sekolah yang mendapatkan CSR. Intinya kami ingin menyukseskan dan berkolaborasi dengan program-program Pak Bupati untuk kemajuan Kabupaten Bandung," tutur Suwarto. 

Sementara itu, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai masukan dan semangat kolaborasi yang disampaikan Forum Kepala Sekolah SMK Kabupaten Bandung tersebut. 

Bupati Kang DS mengaku sangat mendukung keberadaan sekolah swasta termasuk SMK swasta di Kabupaten Bandung. Hanya saja, tukasnya, untuk SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 

"Terima kasih, ini masukan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah semua usulan, akan saya sampaikan ke Provinsi karena memang kewenangan SMA/SMK ini ada di pemerintah provinsi," ucap Kang DS.

"Saya bukan enggak nyaah ke SMA/SMK swasta. Tapi regulasinya ada di provinsi, takutnya salah. Insya Allah akan saya sampaikan ke provinsi," imbuhhnya. 

Kang DS pun tak memungkiri peran penting sekolah-sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebab, tanpa kehadiran sekolah swasta, pemerintah akan kesulitan meningkatkan rata-rata lama sekolah akibat kurangnya sekolah. 

"Kalau anak-anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah, akibatnya terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan terjadinya stunting. Saya justru mendorong ada 28 sekolah SMA/SMK lagi, tidak hanya negeri, tapi sekolah swasta juga," ungkap Kang DS. 

Ia juga menyambut baik keinginan kolaborasi antara sekolah SMK di Kabupaten Bandung dengan Pemkab Bandung. Sebab, kata Kang DS, pihaknya memiliki berbagai program yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM maupun lapangan kerja. 

Salah satu yang dapat dikolaborasikan adalah pemenuhan lapangan kerja dan wirausahawan muda yang dicanangkan Bupati Dadang Supriatna yang dapat diisi oleh para siswa lulusan SMK. 

"Saya punya target penciptaan 10 ribu lapangan kerja dan wirausahawan muda. Belum lagi saya sudah MoU dengan Jepang, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja tiap tahun. Ini peluang SMK untuk menciptakan anak-anak siap kerja dan jadi pengusaha," ungkapnya. 

Selain itu, Pemkab Bandung pun telah melakukan MoU dengan 157 perusahaan di Kabupaten Bandung untuk mengutamakan menyerap tenaga kerja asli Kabupaten Bandung termasuk para siswa lulusan SMK. 

"Jadi saya dorong SMK bekerjasama dengan Disnaker. Banyak sekali yang dapat dikolaborasikan. Jepang butuh 300 ribu orang. Kalau SMK siap, sata siap kirim lulusan SMK ke Jepang," kata Kang DS. (*)