KETIK, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai gagasan pengembangan habitat kedua badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan wujud komitmen kuat pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa langka tersebut.
Gagasan ini mencerminkan perhatian terhadap keberlangsungan spesies serta pentingnya memperkuat langkah konservasi guna mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang.
Melansir laman resmi Kementerian Kehutanan, pengembangan habitat kedua dipandang sebagai opsi strategi konservasi jangka panjang untuk memitigasi risiko yang mengancam populasi badak jawa. Saat ini, populasi satwa tersebut masih terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dikutip pada Selasa, 17 November 2026.
Kemenhut memandang gagasan tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat kesiapan konservasi jangka panjang. Terkait penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai salah satu kandidat lokasi, hal itu perlu ditempatkan dalam proses kajian menyeluruh yang mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup satwa.
Baca Juga:
IKA BEM Nusantara Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Ancam Kepung KLHKPada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan ke dalam rencana teknis pemindahan—baik menyangkut penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Setiap langkah lanjutan akan berlandaskan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan.
Kajian Ilmiah Menjadi Landasan
Ristianto menjelaskan bahwa rencana pengembangan habitat kedua badak jawa sebenarnya telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif lokasi.
Proses ini memerlukan penilaian komprehensif terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air secara berkesinambungan, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, hingga kesiapan pengelolaan jangka panjang. Selain aspek ekologis, faktor sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar turut menjadi bagian penting dalam penilaian.
Baca Juga:
Perusahaan Hashim Kuasai 75 Persen Blok Duyung, PLN Kontrak Gas hingga 2037“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” jelas Ristianto.
Apabila hasil kajian mendukung pengembangan habitat kedua, seleksi individu akan mempertimbangkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi. Tujuannya adalah membentuk populasi pendiri (founder population) yang mampu berkembang secara berkelanjutan, tanpa mengganggu kelestarian populasi di Ujung Kulon.
Guna mendukung kesiapan tersebut, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK menjadi bagian dari penguatan pengelolaan dan pembelajaran konservasi. Pengetahuan serta hasil evaluasi dari JRSCA akan menjadi masukan penting bagi penyempurnaan pendekatan konservasi ke depan.
Perlindungan Ujung Kulon Tetap Prioritas
Kemenhut menegaskan bahwa TNUK tetap menjadi habitat utama badak jawa sekaligus prioritas perlindungan pemerintah. Pengembangan habitat kedua diarahkan untuk memperkuat keberlangsungan spesies, seraya tetap mempertahankan dan melindungi populasi beserta habitat alaminya di Ujung Kulon.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” tutur Ristianto.
Pemerintah juga akan terus memfokuskan perhatian pada pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menjaga Fokus pada Kepentingan Konservasi
Menanggapi isu publik mengenai dugaan potensi mineral (tambang) di Ujung Kulon, Kemenhut menegaskan wacana habitat kedua murni berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko. Gagasan ini sama sekali tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi status perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dengan mengacu pada data resmi yang terverifikasi oleh instansi berwenang, sehingga tidak serta-merta dikaitkan dengan agenda pengembangan habitat kedua. Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” tegas Ristianto.
Kemenhut mengajak seluruh pihak mendukung komitmen ini dengan mengedepankan informasi akurat, kajian ilmiah, dan kerja sama konstruktif demi kelestarian badak jawa.(*)