KETIK, MALANG – Rencana pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah menggunakan dana dari APBN masih harus menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku telah menemui Kemendagri untuk membahas terkait kebijakan baru tersebut.
"Kita kemarin ke Kementerian Dalam Negeri, langsung bertemu Pak Dirjen Keuangan Daerah. Memang arahnya ke sana. Tapi kita kan tidak bisa secara lisan, kita harus menunggu ada hitam di atas putihnya," ujar Wahyu, Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya pembahasan di tingkat Kementerian Keuangan dan Kemendagri memang mengarah pada penarikan pembiayaan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Kota Malang belum bisa mengambil langkah teknis sebelum ada dasar hukum tertulis.
"Memang ketentuannya kan awal gaji PPPK pembiayaan tanggungjawab pusat. Kemarin ada beberapa statement yang memang akan ditarik ke pusat. Tapi kita tunggu lah, intinya sudah dibahas kemarin ya di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," lanjutnya.
Sembari menunggu, Pemkot Malang diminta untuk menyiapkan kebutuhan anggaran gaji PPPK dengan anggaran daerah. Wahyu menyebut telah menyiapkan alokasi anggaran gaji PPPK dalam Rancangan APBD 2027.
Baca Juga:
Waspada Banjir Kiriman dari Kota Batu, Warga Bantaran Sungai di Malang Diminta Siaga"Sementara kalau sampai dengan batas akhir ya, kita masih anggarkan dulu. Tapi disampaikan oleh Pak Dirjen, apabila nanti turunnya terlambat, kita boleh melakukan perubahan, ya tidak perlu menunggu di P-APBD," katanya.
Menurutnya beralihnya tanggung jawab gaji PPPK ke pemerintah pusat dapat membuat kelonggaran terhadap ruang fiskal dalam APBD Kota Malang. Dengan demikian anggaran dapat dialokasikan untuk pembiayaan program pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
"Mudah-mudahan saja nanti ini semua memang bisa ditarik ke pusat, agar kita lebih leluasa untuk memanfaatkan anggaran yang lebih. Karena kan memang ketentuannya kan awal itu kan PPPK kan pembiayaan tanggung jawab pusat," pungkasnya.(*)