KETIK, ACEH BARAT DAYA – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, melontarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar ikut bertanggung jawab membantu penanganan banjir di Kecamatan Babahrot.

Safaruddin menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila perusahaan terkesan mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak banjir, khususnya di Desa Ie Mirah serta kawasan jembatan rangka baja yang menghubungkan Desa Pante Cermin dengan Desa Cot Seumantok.

Bahkan, ia mengancam akan membekukan hingga mencabut izin operasional perusahaan yang tidak menunjukkan kepedulian dan tidak berpartisipasi dalam upaya penanganan dampak banjir.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Safaruddin saat meninjau langsung kegiatan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi mencegah robohnya jembatan rangka baja penghubung Desa Pante Cermin–Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kamis (19/11/2026).

"Saya tegaskan, tidak ada beking-bekingan. Beking saya adalah rakyat Abdya. Jangan ada perusahaan yang merasa kebal hukum atau berlindung di balik pihak tertentu. Kalau tidak mau berpartisipasi membantu penanganan banjir, siap-siap izinnya dibekukan, bahkan dicabut," tegas Safaruddin.

Baca Juga:
Abi Roni Dukung Sikap Tegas Bupati Abdya, Perusahaan Tak Bantu Tangani Banjir Cabut Izin

Pihak perusahaan di Babahrot mendengar arahan dari Bupati Abdya, Safaruddin, Kamis (19/11/2026). (Foto: T. Rahmat/Ketik)

Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Seluruh perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Abdya juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial, terlebih ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat akibat banjir.

Ia meminta perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dari aktivitas usaha di daerah, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

"Jangan hanya mengambil hasil dari daerah ini, tetapi ketika masyarakat mengalami musibah justru tidak mau peduli. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi fasilitas umum yang terancam akibat banjir," ujarnya.

Baca Juga:
Satpol PP/WH Abdya Siaga Awasi Pagelaran Kreativitas Pendidikan 2026

Bupati Abdya bersama sejumlah pihak perusahaan di Babahrot, Kamis (19/11/2026). (Foto: T. Rahmat/Ketik)

Safaruddin juga menegaskan bahwa keselamatan warga dan keberlangsungan akses transportasi masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, langkah penanganan di kawasan Babahrot harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh pihak terkait.

Dalam peninjauan tersebut, Safaruddin didampingi Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya Kardono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Abdya Rahwadi, Kepala Pelaksana BPBK Abdya, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.

Adapun perusahaan yang diminta berpartisipasi dalam penanganan dampak banjir tersebut meliputi PT Juta Aceh Mining, PT Leuser Karya Tambang, PT Bumi Babahrot, PT Kenpura Alam Nanggroe, PT Mon Jambe, PT Cemerlang Abadi, PT Samira Makmur Sejahtera, PT Dua Perkasa Lestari, dan PT Watu Gede Utama.

Pemerintah Kabupaten Abdya berharap seluruh perusahaan tersebut segera mengambil bagian dalam upaya penanganan banjir, termasuk mendukung langkah normalisasi sungai dan penanganan infrastruktur yang terancam.

"Kalau kita serius menangani ini secara bersama-sama, kami yakin ini akan lebih cepat selesai," ucap Safaruddin.

Peringatan Bupati Safaruddin sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana di Abdya membutuhkan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah menginginkan kehadiran perusahaan tidak sebatas menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. (*)