Talk Show Muamalah, Upaya Bank Indonesia Dorong Literasi Keuangan Syariah di Tanah Papua

KETIK, SORONG – Dalam rangka mendorong ekonomi syariah di Provinsi Papua Barat Daya, Bank Indonesia (BI) Papua Barat menggelar talk show MUAMALAH (Mendorong UMKM Halal Daerah). Acara diselenggarakan di hotel Rylich Panorama Hotel, Jumat (14/6/2024).

Talk show tersebut mengangkat tema "Mendorong Literasi Keuangan Syariah yang Inklusif di Tanah Papua."

Bank Indonesia turut mengundang pejabat Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Eksan Musa'ad, Asisten 2 Kota Sorong Thamrin Tajuddin, jajaran Forkompinda, akademisi dari kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, IAIN Sorong, Unimuda Sorong dan beberapa pesantren lainnya yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Roni Cahyadi mengatakan, kegiatan Muamalah ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau FESyar KTI. Ini merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Roni Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Tentunya kita akan lakukan komitmen bersama untuk pengembangan ekonomi syariah di provinsi Papua Barat Daya," ungkap Rony Cahyadi.

Berdasarkan laporan dari standar industri halal, Indonesia masuk dalam peringkat kedua secara global. Di Provinsi Papua Barat Daya sendiri perkembangan industri syariah mengalami pertumbuhan walaupun belum semasif atau sebesar yang diharapkan.

Pada April 2024, kondisi perbankan syariah di Papua Barat Daya yang menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi syariah, dari sisi aset mengalami pertumbuhan sebesar 7,25 persen atau sebesar Rp 465 miliar.

Target tersebut seharusnya bisa menembus angka 2 digit setara perbankan konvensional yaitu dari 495 miliar di posisi April 2023 menjadi 495 miliar rupiah di April 2024.

Angka tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan total aset perbankan secara total di Provinsi Papua Barat Daya. (*)