Sumatera Berduka! Reni Astuti Geram, Desak Pemerintah Segera Tetapkan Bencana Nasional, Kenapa?

KETIK, SURABAYA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Kebencanaan DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) Reni Astuti mendesak pemerintah segera menetapkan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.

"Korban yang begitu banyak dan wilayah terdampak yang meluas memerlukan penanganan khusus, ditambah akses menuju lokasi sangat sulit dan beberapa titik bahkan terisolasi total," ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengambil langkah luar biasa untuk kondisi ini sehingga proses penangan bencana berjalan sesuai harapan.

Disampaikan Reni, bencana di Sumatera tersebut telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional sebagaimana tercantum pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, yakni jumlah korban yang besar, kerugian material signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas, terganggunya pelayanan publik dan jalannya pemerintahan, serta rusaknya infrastruktur secara masif lintas kabupaten/kota.

“Melihat seluruh indikator tersebut, sudah tepat bila Pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional agar proses evakuasi, penanganan, dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Reni.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut berharap pemerintah segera menetapkan status bencana sebagai Bencana Nasional agar seluruh potensi penanganan, baik sumber daya manusia maupun logistik, dapat dimaksimalkan.

Reni menilai skala bencana saat ini telah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Hal ini juga tercermin dari pernyataan tiga Bupati di Aceh yang menyatakan kewalahan menghadapi dampak bencana yang terjadi.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Ketiganya menyampaikan bahwa kerusakan, jumlah korban, dan sulitnya akses evakuasi membuat mereka tidak mampu menangani situasi hanya dengan sumber daya daerah.

“Pernyataan tiga Bupati tersebut menjadi alarm bahwa ini sudah bukan kategori bencana biasa. Kapasitas daerah tidak mencukupi dan dibutuhkan intervensi nasional,” ujar Reni.

Reni mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian/lembaga yang telah merespons cepat, termasuk mengirimkan bantuan sejak hari pertama bencana.

“Kehadiran Presiden dan jajaran kementerian/lembaga di tengah masyarakat menunjukkan komitmen nyata dalam situasi yang sangat rumit ini,” tutur Ketua DPP PKS tersebut.

Di sisi lain, sebagai bentuk dukungan tambahan, Reni bersama seluruh Anggota DPR RI FPKS juga melakukan pemotongan gaji untuk dialokasikan khusus bagi bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana Sumatera. (*)