KETIK, JAKARTA – Pemerintah resmi masuk ke bisnis transportasi online dengan membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol) melalui Danantara. Langkah ini dinilai menjadi pintu awal perubahan kebijakan di sektor tersebut, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan pengemudi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham membuka ruang untuk melakukan penyesuaian sistem di dalam perusahaan aplikator.
"Pemerintah, melalui Danantara, sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut Dasco, salah satu fokus utama adalah memperbaiki skema pembagian pendapatan yang selama ini menjadi keluhan pengemudi. Pemerintah mendorong penurunan potongan komisi aplikator yang sebelumnya berada di kisaran 10 hingga 20 persen.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” katanya.
Baca Juga:
M Qodari Prihatin Tokoh Sepintar Amien Rais Bisa Menjadi Korban HoaksMeski demikian, ia menegaskan perubahan tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan sistem yang kompleks.
“Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain, sehingga kebijakan itu akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji status pengemudi ojol, apakah akan diposisikan sebagai pekerja atau tetap sebagai mitra.
“Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan,” ujarnya.
Baca Juga:
Terima Buruh Saat May Day, Dasco Janji Tuntaskan UU Ketenagakerjaan 2026“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” politisi Partai Gerindra ini menambahkan.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan tersebut, porsi pendapatan pengemudi ditingkatkan.
“Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” kata Dasco.
Selain peningkatan pendapatan, pengemudi juga didorong mendapatkan perlindungan kerja, termasuk jaminan kecelakaan dan layanan kesehatan. Dengan masuknya pemerintah sebagai pemegang saham, kebijakan ke depan diharapkan lebih berpihak pada pengemudi tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis aplikator.