KETIK, BLITAR – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan kesiapan teknis, tetapi juga pengawasan langsung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Heru Tjahjono, saat melakukan sosialisasi program MBG di SMAN 1 Kademangan, Kabupaten Blitar, Sabtu 21 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Heru bertemu dengan para siswa dan wali murid untuk menyampaikan pemahaman mengenai program strategis nasional sekaligus menyerap aspirasi dari kelompok penerima manfaat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melihat langsung pelaksanaan program di daerah, termasuk berbagai hal yang perlu dibenahi agar penyalurannya berjalan optimal.
“Hari ini kami bersama penerima manfaat program MBG di SMAN 1 Kademangan, kami bersama para murid dan wali murid,” ujar Heru Tjahjono.
Menurut Heru, keterlibatan langsung anggota legislatif di lapangan diperlukan untuk memastikan program yang dirancang pemerintah pusat tidak berhenti pada kebijakan semata, tetapi benar-benar terlaksana sesuai tujuan ketika diterapkan di daerah.
“Kami terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung seperti apa program strategis nasional ini di daerah-daerah,” ungkapnya.
Baca Juga:
PIP Aspirasi Shanty Alda Nathalia Jangkau 3.128 Siswa Brebes-Tegal, Anggaran Rp2,34 MiliarIa menegaskan, program MBG merupakan salah satu program yang diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia sekolah hingga kelompok rentan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, produktif dan memiliki daya saing.
Heru menyebut, harapan Presiden Prabowo Subianto terhadap program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bagi penerima manfaat, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Karena Pak Presiden Prabowo berharap bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang,” katanya.
Karena itu, pelaksanaan program MBG perlu terus dievaluasi, baik dari sisi kualitas makanan, mekanisme distribusi, kesiapan dapur penyedia, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan dan masukan masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukuman MatiHeru juga menekankan pentingnya memastikan makanan yang disalurkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi harian, tetapi turut memperhatikan kandungan gizi, kebersihan, serta kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
“Diharapkan betul-betul optimal sampai ke tangan para penerima manfaat,” tegasnya.
Perhatian terhadap program MBG, lanjut Heru, juga harus mencakup kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran penting dalam upaya memperkuat pemenuhan gizi, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak serta mencegah persoalan gizi sejak dini.
“Termasuk untuk 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” lanjut Heru.
Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan maupun kendala yang ditemukan selama program berjalan. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam mendorong perbaikan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Apa saja keluhan mereka (penerima manfaat), apa saja kekurangan-kekurangan dari dapur-dapur MBG, kami akan bantu carikan solusi konkretnya,” tandasnya.
Melalui sosialisasi dan pemantauan langsung seperti ini, diharapkan pelaksanaan MBG dapat terus berkembang dengan mengedepankan kualitas, transparansi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar program pemenuhan gizi nasional mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.