Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, LaNyalla Serukan Rekonstruksi Total Arsitektur Hukum dan Ekonomi Nasional

KETIK, SURABAYA – Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyerukan bangsa ini melakukan rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional di sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Graha Kadin Jatim di Surabaya pada Senin, 22 Juni 2026.

"Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat, yang sekarang dijalankan Presiden Prabowo mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi yang pro pasar dan liberal," kata LaNyalla di hadapan ratusan peserta dari berbagai organisasi yang terdiri dari Pemuda Pancasila, komunitas buruh, petani, nelayan dan aktivis perempuan Surabaya.

Ketua DPD RI ke-5 itu tak menampik langkah tersebut akan menghasilkan perlawanan atau penolakan, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Perlawanan itulah yang saat ini menurut LaNyalla yang membuat bangsa ini mengalami turbulensi ekonomi. 

"Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan. Dari dalam maupun dari luar negeri. Karena mereka yang melawan pasti sudah menjadi penikmat kekayaan Indonesia selama ini. Jadi tidak heran kalau dana asing keluar dan muncul tagar ‘Sell Indonesia’, tukas LaNyalla.

Dan perlawanan itu, kata dia, diperparah dengan mental korup para pemegang amanah kekuasaan dari orang-orang yang dipercaya Presiden untuk menjalankan garis besar kebijakan yang diarahkan Presiden. Itulah mengapa negara ini hiruk pikuk belakangan ini. Karena pembantu Presiden tidak menerjemahkan dengan tepat, malah korupsi. 

LaNyalla memaparkan, sebagai negara yang diberkahi dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tentu Indonesia menjadi incaran negara-negara yang berwatak predatorik. "Negara-negara yang ingin menguasai dan memiliki sumber daya tersebut. Ini sudah terbukti dengan masuknya VOC hingga masa penjajahan Belanda, sehingga Indonesia menjadi negara koloni Belanda," ucap anggota MPR RI tersebut.

Ia juga mengaku dapat memahami keresahan mahasiswa di Indonesia belakangan ini sehingga para digelar aksi turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Tetapi ia juga berharap para mahasiswa bisa membedakan antara fakta dan narasi. 

“Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan.  Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut. Indonesia akan collaps. Indonesia bubar, dan sebagainya," ucap LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan agar intelektual tidak boleh menjadi konsumen narasi. "Kita harus menjadi penguji narasi. Jangan mudah menjadi oposisi. Tetapi jangan pula mudah menjadi pendukung. Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini," kata LaNyalla mengingatkan.

Salah seorang peserta sosialisasi, Samsurin, meminta kepada pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke tingkat daerah. Sebab, lanjut dia, acapkali Pancasila hanya diucapkan di mulut saja ketika dihadapkan pada realitas lapangan.

"Pancasila ada di benak kita, tapi tidak secara praksis. Dengan kata lain, secara materi kita paham dan tahu apa itu Pancasila, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fakta tersebut, saya kira perlu dan sangat penting agar BPIP bisa dihadirkan hingga ke tingkat daerah," kata aktivis pemuda di Kota Surabaya tersebut. (*)