Soal UKT Mahal, Wapres Akui Negara Tak Sanggup Biayai

KETIK, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'aruf Amin mengomentari soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi belakangan ini.

Wapres pun mengakui bahwa pemerintah saat ini tidak bisa menanggung seluruh biaya pendidikan. Oleh karena itu, ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum untuk mencari solusi alternatif pembiayaan pendidikan. 

"Persoalan sekarang itu ada di biaya pendidikan tinggi itu kan mahal. Oleh karena itu seperti apa, kalau solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa," ujar Ma'ruf pada Rabu, (22/5/2024).

Ma'aruf Amin meyakini bahwa persoalan mahalnya uang kuliah akan dapat diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun di antara ketiga pihak yaitu pemerintah, mahasiswa dan perguruan tinggi.

"Jadi dibagi, beban pemerintah sesuai kemampuan mahasiswa juga dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan," jelas Wapres RI.

Sementata itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah jika regulasi anyar terkait pembiayaan UKT ini menjadi momok kenaikan UKT belakangan ini. la menjelaskan bahwa regulasi ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru bukan untuk semua mahasiswa. Sehingga ia tidak membenarkan jika kebijakan ini akan merubah rate UKT bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikanya di perguruan tinggi.

"Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini tidak benar. Aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru," ungkapnya. (*)