Soal Rendahnya Serapan Pupuk Subsidi, DPRD Jember Sebut Kerja Pemkab Lemot

KETIK, JEMBER – Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember tahun 2024 meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2023. 

Dengan rincian pupuk urea dari 37.000 ton menjadi 63.248 ton, sedangkan NPK dari 24.257 ton menjadi 51.839 ton.

Namun, penambahan signifikan kuota pupuk subsidi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan serapan oleh petani.

Informasi yang berhasil dihimpun, serapan pupuk subsidi masih rendah, yakni di bawah 30 persen. Pupuk urea baru diserap 8.511 ton atau 29 persen, kemudian untuk NPK ada 10.740 ton atau 22 persen.

Padahal pada bulan Juni diharapkan pupuk subsidi dapat terserap hingga 50 persen.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, menyebut bila pola kerja Pemkab Jember, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), lemot.

Sebelum adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani, mestinya sistem sudah disiapkan agar program betul-betul terserap dengan efektif oleh petani.

“Percuma saja ada tambahan pupuk sampai nilainya dua kali lipat, tapi faktanya sampai dengan di musim tanam penyerapannya hanya di angka 30%. Secara akumulatif pasti ini juga merugikan petani. Kalau bermain-main dalam hal ini bisa dikenakan sanksi,” tuturnya.

Menyikapi itu, David menyatakan akan memantau proses pendistribusian pupuk bersubsidi sampai sejauh mana. Mengingat penyerapan pupuk terkendala aplikasi yang belum optimal. 

Terutama soal pemutakhiran data penerima manfaat pupuk subsidi dalam e-RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

“Memang hari ini dunia digital, dinas terkait perlu menyiapkan SDM. Karena kita harus siap dengan lompatan teknologi,” tukasnya.

Sebaliknya, Anggota Komisi B DPRD Jember, Nyoman Aribowo menjelaskan ada sisi positif dari rendahnya serapan pupuk subsidi. Disebutnya sebagian petani sudah mengantisipasi terbatasnya alokasi pupuk pada awal tahun.

“Data awal untuk alokasi memang kurang waktu itu ya, hanya 50 persen. Sehingga banyak petani sudah melakukan antisipasi termasuk juga ada beberapa yang memang petani ya memang sudah berubah polanya tanamnya,” ungkap Nyoman.

Menurutnya, pada musim tanam saat ini serapan pupuk subsidi rendah karena sebagian petani sudah tidak terlalu menggantungkan pada pupuk subsidi. Kebanyakan petani berlomba-lomba memanfaatkan pupuk organik.

“Tapi di sisi lain kalau sampai penyerapan tidak bagus nantinya berdampak ke produktivitas berikutnya. Berikutnya ada penilaian negatif dari provinsi sehingga bisa dikurangi alokasinya, imbuhnya.

Sementara, rendahnya serapan menurutnya tidak berdampak secara langsung pada tingkat produktivitas tanaman pangan.

“Kalau soal produktivitas kita belum bisa menyimpulkan. Rendah tidaknya serapan pupuk subsidi tidak selalu linier, seperti yang saya jelaskan tadi sebagian petani mulai beralih ke pupuk organik, juga pemerintah daerah juga mensosialisasikan itu,” tutupnya.(*)