Sleman Lampaui Target Pembangunan 2025: Investasi Melejit, Kemiskinan Terus Ditekan

KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman mencatatkan performa pembangunan yang sangat impresif di sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan evaluasi capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi di Bumi Sembada sukses melesat hingga angka 6,53 persen.

Angka ini jauh melampaui target yang dipatok pada kisaran 5,11 hingga 5,74 persen, dengan tingkat capaian kinerja menyentuh 113,76 persen. Prestasi ini mengukuhkan posisi Sleman sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terkuat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akselerasi Ekonomi dan Investasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Nur Fitri Handayani, Kamis 30 April 2026, mengungkapkan bahwa lonjakan pertumbuhan ini merupakan hasil dari strategi investasi yang sangat agresif. Meningkatnya arus Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah.

Selain itu, masifnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui kolaborasi APBD dan APBN turut memberikan dampak rembesan ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor konstruksi yang secara historis mendominasi struktur PDRB di Sleman.

Keberhasilan di sektor makro tersebut juga dibarengi dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat. Nur Fitri menjelaskan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja intensif memantau harga dan stok melalui koordinasi lintas daerah penghasil komoditi.

Strategi ini berhasil menekan angka inflasi pada koridor 2 hingga 3 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga tanpa tergerus kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pemerataan dan Penurunan Kemiskinan

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren yang sangat positif. Angka kemiskinan di Sleman berhasil ditekan hingga ke level 6,71 persen, melampaui target yang direncanakan.

Penurunan ini dipicu oleh struktur ekonomi Sleman yang dinamis, di mana sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja stabil bagi kelompok usia produktif. Skema intervensi perlindungan sosial yang berlapis, seperti PKH, bantuan pangan, dan PBI JKN, terbukti efektif menjadi bantalan sosial (shock absorber) bagi rumah tangga miskin.

Pemerataan ekonomi juga tercermin dari angka Rasio Gini yang berada di level 0,419. Sektor informal dan UMKM, termasuk ikon pertanian salak pondoh dan salak madu, tetap menjadi pilar utama dalam memperkecil kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di sisi ketenagakerjaan, angka pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,07 persen. Keberhasilan ini didorong oleh berbagai inovasi layanan publik seperti program Taksi Pekerja, Pasar Kerja Keliling, dan Job Canvassing yang mempermudah akses penempatan tenaga kerja bagi warga lokal.

Investasi SDM dan Daya Saing

Di bidang Sumber Daya Manusia, Kabupaten Sleman semakin menunjukkan tajinya di level nasional dengan raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai skor 86,35. Prestasi ini didukung oleh peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang kini menyentuh angka 75,81 tahun, serta peningkatan pengeluaran per kapita riil yang mencapai Rp18.231.000 per tahun.

Keunggulan modal manusia ini menjadi faktor kunci bagi Sleman dalam meraih predikat terbaik kedua tingkat nasional dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari BRIN dengan skor 4,14.

Selain IPM, pembangunan kebudayaan juga menjadi perhatian serius dengan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 70,49. Nur Fitri menekankan bahwa ketersediaan data kebudayaan yang akurat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian warisan budaya telah memperkuat daya tarik wisata sekaligus menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.

Transformasi Digital dan Birokrasi

Pada ranah tata kelola pemerintahan, Sleman melakukan lompatan besar dalam Reformasi Birokrasi dengan skor indeks mencapai 93,13, atau mencapai tingkat capaian 111,53 persen. Keberhasilan ini berakar pada implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek general maupun tematik.

Komitmen pada transparansi fiskal juga dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang berhasil dipertahankan selama 15 kali berturut-turut melalui optimalisasi sistem informasi keuangan daerah.

Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga berjalan sangat optimal dengan skor 4,3. Hal ini berimplikasi langsung pada meroketnya Indeks Pelayanan Publik hingga skor 4,63, jauh melampaui target skala 3 yang ditetapkan semula. Penggunaan teknologi informasi ini mengedepankan kemudahan unit pelayanan dalam memenuhi bukti dukung layanan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan

Meski meraih berbagai catatan manis, pemkqb Sleman tetap memberikan perhatian khusus pada evaluasi bidang infrastruktur fisik. Persentase jalan dalam kondisi mantap tercatat di angka 70,98 persen, sedikit di bawah target 71,44 persen. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah maraknya kendaraan bermuatan berlebih atau Over Dimension and Over Loading (Odol).

Istilah ini merujuk pada truk atau kendaraan angkutan barang yang dimensi (ukuran) dan/atau muatan (beban) melebihi batas peraturan yang diizinkan. Yakni yang melampaui batas tonase 5 ton jalan kabupaten, serta faktor cuaca ekstrem yang mempercepat kerusakan permukaan jalan.

Namun, kekurangan di sektor jalan dikompensasi dengan capaian luar biasa pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 72,37, melampaui target 66,96. Dengan dukungan teknologi satelit, sistem GIS, serta partisipasi aktif komunitas lingkungan, Sleman berhasil menjaga kualitas air, udara, dan lahan tetap prima.

Menutup keterangannya, Nur Fitri menegaskan bahwa seluruh capaian di tahun 2025 ini akan menjadi fondasi kokoh bagi arah pembangunan Sleman yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. (*)