Sinyal Jokowi 'Restui' Koalisi Besar KIR dan KIB

KETIK, JAKARTA – Wacana koalisi besar, penggabungan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Pemilu 2024 menguat.

Wacana tersebut muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan lima ketua Umum (ketum) parpol di kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).

Para ketum itu meliputi Prabowo, ketum DPP Partai Gerindra, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo menjelaskan antara koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang beranggotakan Gerindra-PKB dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi PAN-Golkar-PPP memiliki frekuensi yang sama.

"Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya," kata Prabowo seusai pertemuan.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan koalisi besar ini sesuai dengan arahan Jokowi bahwa KIB dan KIR sudah cocok. "Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan?" ujar Prabowo.

Prabowo menyebut kemungkinan dua koalisi ini bergabung menjadi koalisi besar. Namun Prabowo tak menyebut partai mana yang siap bergabung.

Untuk menuju ke koalisi besar, menurut Prabowo memerlukan proses dan komunikasi yang intens.

Mengenai konfigurasi calon.presiden dan wakil presiden, kata Prabowo belum dibahas dalam pertemuan tersebut. Seperti diketahui, KIR yang berpeluang menjadi capres adalah Prabowo, sedangkan di KIB ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun soal mereka mau berkoalisi diserahkan kepada para ketua umum partai masing-masing. Ini merupakan sinyal Jokowi 'merestui' KIR dan KIB bergabung menjadi koalisi besar.

"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yg berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," ujarnya.(*)