KETIK, TULUNGAGUNG – Suasana di Ruang Sidang Utama DPRD Tulungagung pada Jumat (27/3/2026) terasa berbeda dari biasanya. Meski agenda yang diusung bersifat formal dan strategis, hembusan angin kekeluargaan menyelimuti Rapat Paripurna yang mempertemukan jajaran eksekutif dan legislatif dalam satu semangat: membangun daerah.
Rapat Paripurna kali ini menitikberatkan pada tiga agenda krusial:
1. Restrukturisasi Regulasi
Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Baca Juga:
Merayakan Harmoni di Titik Nol, Plt. Bupati Tulungagung Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi Kreatif2. Akuntabilitas Publik
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025.
3. Rajut Harmoni
Halalbihalal Idulfitri 1447 H guna mempererat koneksi antarinstansi.
Baca Juga:
Jatmiko Buka Suara soal OTT Bupati Tulungagung, Akui Sempat Diperiksa KPKTransparansi sebagai Fondasi
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, secara resmi menyerahkan berkas LKPJ 2025 kepada pimpinan dewan. Laporan ini merupakan potret komprehensif atas capaian pembangunan setahun terakhir—sebuah manifestasi dari janji politik yang diwujudkan dalam program nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan bedah dokumen secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus).
"LKPJ bukan sekadar seremoni administratif, melainkan kompas evaluasi kami. Tujuannya jelas: memberikan rekomendasi strategis demi kualitas pelayanan publik yang lebih prima di masa depan," tegas Marsono.
Komitmen dan Apresiasi
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyampaikan apresiasi tinggi atas kemitraan kritis namun konstruktif yang ditunjukkan oleh legislatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Tulungagung adalah hasil kerja kolektif, bukan pencapaian sektoral semata.
Ia juga berjanji akan terus mengakselerasi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Tulungagung di sisa masa jabatannya.
Mencair dalam Silaturahmi
Begitu ketuk palu sidang berakhir, suasana formal seketika mencair. Momen Halalbihalal menjadi puncak acara yang penuh makna. Jabat tangan hangat dan diskusi ringan antara jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta anggota dewan menjadi simbol bahwa meski berbeda fungsi secara politik, mereka memiliki visi yang sama untuk Bumi Marmer.
Hubungan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan fondasi utama stabilitas daerah. Dengan evaluasi yang transparan dan komunikasi yang egaliter, Kabupaten Tulungagung optimis melangkah lebih maju dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. (*)
