KETIK, MALANG – Kepala BGN Sudaryono menegaskan keamanan jadi prioritas di MBG 2.0. Hal tersebut ditegaskannya usai hadir pada Munajat Kebangsaan di Ponpes PPAI Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu, 21 November 2026.
‎
‎"Sejauh ini memang sudah menurun. Memang betul masih ada satu atau dua kejadian. Saya juga meminta maaf apabila masih ada kejadian seperti itu. Namun, secara keseluruhan sudah cukup lumayan menurun," ujar Sudaryono.
‎
‎Menurutnya, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab munculnya kasus keracunan adalah ketidakdisiplinan pengelola dapur dalam menerapkan SOP, terutama terkait pemilihan bahan baku dan proses penyimpanan makanan.
‎
‎Ia mencontohkan, berdasarkan evaluasi terhadap kejadian di Malang, BGN menduga terdapat persoalan pada kualitas bahan baku yang digunakan. Selain itu, penyimpanan bahan makanan dinilai belum sesuai dengan ketentuan.
‎
‎"Di Malang kemarin, kami menduga bahan bakunya tidak dalam kualitas yang baik. Kemudian disimpan dengan cara yang salah dan tidak sesuai SOP," jelasnya.
‎
‎Untuk mencegah kejadian serupa, BGN mengaku telah memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG. Pengawasan dilakukan melalui tim khusus hingga pemantauan secara daring setiap dini hari.
‎
‎Bahkan, BGN rutin menggelar rapat melalui Zoom dan apel pengawasan mulai pukul 02.00 hingga 04.00 WIB untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan berjalan sesuai standar.
‎
‎Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, pendistribusian, hingga waktu konsumsi makanan oleh penerima manfaat.
‎
‎Sudaryono menegaskan, dapur SPPG tidak boleh mencari keuntungan dengan mengurangi kualitas bahan baku. Anggaran yang tersedia harus digunakan untuk membeli bahan makanan dengan kualitas sesuai standar.
‎
‎"Seharusnya dapur-dapur SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Kalau anggarannya Rp10 ribu, bahan bakunya harus dibeli dengan kualitas yang baik," tegasnya.
‎
‎Ia juga menyatakan BGN tidak akan segan mengambil tindakan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar. Dapur yang belum memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi dapat ditutup secara permanen.
‎
‎Selain itu, BGN melakukan pengelompokan atau grading terhadap kapasitas dan kualitas dapur SPPG. Langkah tersebut dilakukan agar dapur yang memiliki kapasitas kecil tidak dipaksakan melayani penerima manfaat dalam jumlah besar.
‎
‎Menurut Sudaryono, ketidaksesuaian kapasitas dapat menyebabkan keterlambatan proses memasak dan distribusi makanan. Kondisi tersebut berpotensi membuat makanan terlalu lama menunggu sebelum dikonsumsi sehingga meningkatkan risiko kerusakan.
‎
‎Prioritas Evaluasi MBG 2.0
‎
‎Lebih lanjut, Sudaryono menyebut evaluasi yang dilakukan BGN dalam empat bulan terakhir menjadi bagian dari pembenahan program yang disebut sebagai MBG 2.0.
‎
‎Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian BGN. Pertama, memperkuat pengawasan untuk memastikan seluruh dapur menjalankan SOP secara disiplin. Pengawasan tersebut mencakup penilaian kapasitas dapur, kualitas bahan baku, hingga kelengkapan standar higienitas dan sanitasi.
‎
‎Kedua, meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan aduan masyarakat. BGN ingin melibatkan publik secara lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
‎
‎Untuk mendukung hal tersebut, BGN menyiapkan sejumlah saluran pengaduan, termasuk layanan pelaporan dan email, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program.
‎
‎"Kalau publik sudah banyak ikut mengawasi, ikut komplain, atau ikut menilai MBG, harus ada saluran untuk perbaikan. Ini yang kami siapkan," katanya.
‎
‎Ketiga, memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
‎
‎Dalam skema MBG 2.0, seluruh dapur SPPG diwajibkan menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDA). Melalui laporan tersebut, setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari jumlah dana yang digunakan hingga rincian pembelian bahan makanan.
‎
‎Sudaryono mengatakan, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran, seperti penggelembungan harga atau penyalahgunaan dana.
‎
‎Apabila ditemukan penggunaan anggaran yang tidak wajar, BGN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyetujui penambahan anggaran berikutnya.
‎
‎"Misalnya dikirim uang Rp500 juta yang seharusnya cukup untuk 10 hari, tetapi dalam tujuh hari sudah habis. Itu harus diperiksa terlebih dahulu, apakah ada anomali, mark up, atau penyimpangan lainnya," ungkapnya.
‎
‎Selain pertanggungjawaban keuangan, BGN juga memperketat pendataan penerima manfaat. Setiap dapur SPPG harus memiliki surat penetapan penerima manfaat dengan data yang jelas dan terverifikasi.
‎
‎Bahkan, setiap ompreng atau wadah makanan harus memiliki identitas penerima yang jelas. Data sekolah hingga nomor induk siswa juga harus dilengkapi sebelum mendapatkan layanan MBG.
‎
‎Menurutnya, pendataan tersebut penting karena program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan, tetapi juga meningkatkan status gizi anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
‎
‎Dengan data penerima yang akurat, perkembangan kondisi gizi anak dapat dipantau dan diukur secara berkala.
‎
‎Lebih dari 3.000 Dapur Ditutup
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa jumlah dapur SPPG yang telah ditutup secara keseluruhan diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 dapur. Namun, ia mengaku tidak memegang data terperinci mengenai jumlah penutupan tersebut, termasuk rincian wilayahnya.
‎
‎"Kalau ditotal-total mungkin sudah lebih dari 3.000 dapur tutup," ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, saat ini BGN masih melakukan pemeriksaan dan pengelompokan terhadap seluruh dapur SPPG, baik dari sisi kelengkapan administrasi, kapasitas pelayanan, maupun standar keamanan pangan.
‎
‎Dapur yang tidak memiliki sertifikasi higienitas dan sanitasi dapat dikenai penutupan permanen karena tidak memenuhi persyaratan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat.
‎
‎Sudaryono menegaskan, keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Setelah aspek keamanan terpenuhi, BGN juga memastikan makanan yang disalurkan benar-benar diterima oleh sasaran yang telah ditetapkan.
‎
‎"Intinya, keamanan pangan menjadi prioritas nomor satu. Yang kedua, harus tepat sasaran," tuturnya. (*)

Baca Juga:
Segera Dapat MBG, Pelajar dan Santri PPAI Ketapang Kepanjen Malang Langsung Bersorak Gembira Usai Dapat Kepastian dari Kepala BGN
Baca Juga:
Prestasi Membanggakan! Pakisaji Sabet Juara I Kencana Award Kabupaten Malang