Sidak SMPN 4 Kepanjen, Bupati Malang Dapat Keluhan Soal Transparansi Iuran

KETIK, MALANG – Bupati Malang Sanusi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SMPN 4 Kepanjen, Jumat, (23/2/2024) sore. Sidak dilakukan untuk menyikapi terjadinya permasalahan yang dialami para siswa di sekolahan tersebut.

Permasalahan yang dialami oleh para pelajar terkait transparansi terkait uang iuran siswa Rp 250 ribu perbulan. Kemudian kerap terjadi jam kosong dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) pada estrakuler Digital lantaran tak ada gurunya.

Dikutip melalui situs Pemkab Malang, Sabtu, (24/2/2024), beberapa aspirasi maupun problem yang disampaikan para siswa langsung direspon cepat Bupati Malang.

Orang nomor satu di Pemkab Malang tersebut telah menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk menindaklanjuti masalah itu.

''Anak-anak ini hanya ingin diperhatikan, ingin pendidikannya itu lebih baik, Ingin pengajarnya lebih profesional. Kedepannya kepala sekolah harus mampu memanajemen dengan harus melihat proses belajar mengajarnya, utamanya agar interaksi antara murid dan gurunya agar lebih efektif," ujar Bupati Malang Sanusi.

Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan jam kosong juga menjadi masalah yang juga harus segera dicarikan solusinya. Karena anak-anak berhak mendapatkan proses pelajar mengajar.

"Jadi, anak-anak maunya itu bagus karena belajar di kelas itu seumur hidup hanya sekali. Sehingga harapannya jam kosong itu tidak akan terulang lagi," kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Bupati Malang menjelaskan, untuk perihal pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler itu semuanya sama karena guru mata pelajaran digitalnya itu harus didatangkan dari luar. 

Sehingga, mereka tiap datang ke sekolah itu harus dibayar oleh sekolah hingga akhirnya harus ada tambahan biaya untuk honornya para guru yang mengajar kelas digital. 

''Itu merupakan keberanian anak-anak dalam mengutarakan kehendaknya dengan baik dan itu bekal bagi mereka ke depannya untuk berani menyampaikan kepentingan dan kemauannya dengan cara benar," ungkapnya.

Kendati demikian kata ia, Inspektorat Kabupaten Malang tetap melakukan investigasi terkait masalah tersebut. "Tentunya hasil dari kajian dan investigasi inspektorat kabupaten Malang tetap akan diturunkan dan nanti akan ada rekomendasi," tuturnya. (*)