KETIK, SORONG – Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mencuri perhatian dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 yang digelar pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dalam interupsinya, Senator muda yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA) itu menyatakan bahwa masyarakat Papua menolak keras rencana pembukaan perkebunan sawit dan penambahan markas militer TNI.
Menurut PFM, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan yang hingga saat ini masih belum memadai.
"Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua itu menolak wacana kebun sawit di Papua. Jadi nanti tolong sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," ujar Paul Finsen Mayor, di ruang sidang Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta.
"Yang kedua, itu kenapa didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara," lanjut Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay itu.
Ditegaskan oleh Senator PFM, terkait pendidikan dan kesehatan merupakan hal utama. Karena kedua bidang itu merupakan amanat Otonomi Khusus Papua.
"Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Menanggapi interupsi PFM, Ketua DPD RI Sultan mengatakan akan menampung semua masukan. Ia menyebut akan berusaha mencari jadwal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama," katanya. (*)
