Sembilan Kasta di Pelataran Suci: Antara Ibadah Langit dan Pajak Sosial

KETIK, JAKARTA – Di bawah pendar lampu kristal raksasa dan hamparan marmer dingin Masjidil Haram, sepuluh malam terakhir Ramadan bukan sekadar ritual. Ia adalah medan magnet yang menyedot jutaan manusia ke dalam satu ambisi kolektif: "mengikat diri" demi menjemput Lailatul Qadr. Namun, di balik seragam putih ihram dan gumam doa yang membubung, praktik i’tikaf para jamaah rupanya tidaklah tunggal. Ia berjenjang, dari yang paling asketis hingga yang paling pragmatis.

Selama berada di jantung kota suci ini, saya menangkap sebuah fenomena menarik tentang "derajat ketahanan" fisik dan mental. Saya menyebutnya sebagai klasifikasi sembilan tingkatan "KW I’tikaf"—sebuah potret sosiologis yang membedah sejauh mana seorang hamba mampu bertahan di barisan depan spiritualitas atau justru terlempar ke pinggiran karena urusan domestik.

Puncak Piramida dan Kompromi Durasi

Kasta tertinggi, atau I’tikaf KW 1, adalah standar emas (The Gold Standard). Kelompok ini mereplikasi secara presisi laku Nabi Muhammad ﷺ: menetap penuh sepuluh hari terakhir tanpa keluar masjid kecuali untuk urusan darurat. Merujuk riwayat Aisyah radhiyallahu ‘anha, sang Nabi "mengurung diri" untuk menjemput wahyu dan keberkahan hingga akhir hayatnya. Namun, di era umroh massal hari ini, golongan ini adalah "barang langka".

Penurunan daya tahan kemudian melahirkan KW 2 hingga KW 4. Di sini, kompromi mulai terjadi. Ada yang menerapkan sistem selang-seling—sehari di masjid, sehari di hotel (KW 2)—hingga mereka yang menggunakan sistem "satu putaran" dengan masuk sebelum Dzuhur dan baru kembali ke hotel setelah fajar menyingsing (KW 3), atau mereka yang baru masuk menjelang Ashar (KW 4). Di titik ini, aroma kenyamanan hotel mulai menggoda konsistensi.

Fenomena I’tikaf Komuter

Gradasi berlanjut pada KW 5 sampai KW 7. Inilah yang saya sebut sebagai fenomena "i’tikaf komuter". Jamaah di kasta ini biasanya bertahan hingga tarawih pertama atau kedua, pulang ke hotel untuk mereguk istirahat nyaman, lalu kembali lagi menjelang dini hari untuk tahajud hingga Syuruq. Pergeseran ini menunjukkan betapa empuknya kasur hotel dan dinginnya fasilitas air conditioner penginapan sering kali menjadi lawan tanding yang berat bagi kerasnya lantai masjid.

Namun, yang paling paradoks adalah munculnya KW 8 dan KW 9. Pada tingkatan kedelapan, i’tikaf menyusut maknanya menjadi sekadar "setor muka" saat salat fardu. Sementara di titik nadir, KW 9 merepresentasikan sebuah kegagalan total. Niat yang telah dipancang sejak dari tanah air rontok seketika, bukan karena kurangnya iman, melainkan karena kelelahan fisik, meriang, atau terjebak dalam labirin pusat perbelanjaan.

Beban "Pajak Sosial"

Melihat fenomena ini, kita tidak bisa terburu-buru menghakimi jamaah di kasta rendah sebagai sosok yang kurang takwa. Ada beban struktur sosial yang mereka panggul yang saya sebut sebagai Pajak Sosial. Di Indonesia, umroh adalah peristiwa komunal. Pulang tanpa buah tangan sering kali dianggap sebagai "cacat sosial".

Ekspektasi dari tetangga, kerabat, hingga kolega kantor inilah yang memaksa banyak jamaah mengorbankan malam-malam mustajab demi berburu sajadah, parfum, atau tasbih di pertokoan sekitar Masjidil Haram. Jam biologis yang seharusnya digunakan untuk bersujud, habis tersita untuk tawar-menawar harga riyal.

Pada akhirnya, sembilan kasta ini menjadi cermin bagi tiap-tiap kita. Kita mungkin memaklumi mereka yang tertahan di kasta bawah karena keterbatasan fisik atau tugas mulia menjaga orang tua yang sepuh. Namun, kritik tajam seharusnya dialamatkan pada diri sendiri jika kita berakhir di KW 9 hanya karena gagal mengelola syahwat belanja dan disiplin diri agar tetap fit.

I’tikaf, pada hakikatnya, adalah upaya melepaskan dunia untuk sementara. Ironis jika di tempat paling suci di muka bumi, kita justru semakin erat menggenggamnya. (*)