Sekretaris PWI Halsel Sindir Inovasi KAPITA Milik Kepala Bappeda, Terobosan atau Ilusi?

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Inovasi perencanaan daerah yang digagas Kepala Bappeda Halmahera Selatan (Halsel), Fadli Hi. Kadir, kembali menuai tanda tanya. 

Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halsel, Sadam Hadi, menyoal nasib KAPITA, program yang diluncurkan Fadli pada 23 Juni 2025 dan dipromosikan sebagai terobosan baru penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sadam menyebut, dari penelusurannya, KAPITA bukan hanya metode baru, melainkan gerakan perubahan yang digambarkan Fadli sebagai langkah reformasi birokrasi mengintegrasikan teknologi informasi, analisis kebutuhan riil di lapangan, hingga pelibatan masyarakat secara luas. 

“Itu pernyataan Fadli sendiri, dan dipublikasikan oleh Mediamlaut,” ujarnya Minggu 30 November 2025.

Namun, menurut Sadam, apa yang dijanjikan Fadli di atas kertas tidak bersua dengan kenyataan di lapangan.

“Narasinya megah, hasilnya nihil,” tegas Sadam 

Sadam mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun PWI, KAPITA disebut-sebut sebagai format baru penyusunan dokumen pembangunan mengintegrasikan basis data desa, memetakan potensi kecamatan, hingga memberi rekomendasi otomatis kepada pimpinan daerah.

“Kalau betul ada integrasi teknologi informasi, tunjukkan. Kalau benar ada pemetaan kebutuhan riil, mana outputnya? Sejauh ini, tak satu pun terlihat,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai Bappeda di bawah Fadli justru tampil semakin tidak komunikatif dan tertutup, sehingga publik makin sulit menilai capaian inovasi yang diceritakan sebagai lompatan besar itu.

Inovasi KAPITA semakin diragukan, ketika beberapa waktu lalu wartawan datang melakukan konfirmasi tapi ditolak oleh Fadli dengan alasan yang tak jelas.

Sorotan terhadap KAPITA tak berhenti pada kalangan pers. Dalam salah satu sidang paripurna, anggota DPRD Halmahera Selatan Saggaf Hi. Taha turut memprotes hasil pemetaan program pembangunan yang disebut mengacu pada konsep KAPITA.

Bagi Sadam, protes tersebut menjadi bukti tambahan bahwa inovasi yang dijanjikan Fadli tidak mendarat di lapangan.

“Kalau programnya jalan dan sistemnya berfungsi, DPRD tidak mungkin ribut soal akurasi data dan ketepatan sasaran. Artinya memang ada yang tidak beres,” ungkapnya.

Sadam menegaskan bahwa inovasi tidak bisa berhenti pada peluncuran dan publikasi.

“KAPITA ini sejak awal dipromosikan sebagai perubahan besar. Tapi hari ini, publik berhak bertanya, apa yang sebenarnya berubah? Jangan sampai Bappeda hanya kuat di seminar dan rilis media, tapi lemah dalam implementasi.”

Ia mendesak Bappeda membuka data, memaparkan progres, dan memberikan evaluasi terbuka.

“Fadli harus membuktikan bahwa KAPITA bukan sekadar slogan. Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan,” tutup Sadam.