Sekretaris MUI Jatim Dukung Penuh BP Haji, Tapi Harus Ada Evaluasi Berkelanjutan

KETIK, SURABAYA – Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 menjadi kali terakhir diurus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai penyelenggara. Badan ini dipimpin Mochammad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Upaya trasformasi tersebut disambut baik Sekertaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Lia Istifhama. "Saya sangat setuju sekali dengan adanya transformasi penyelenggaraan haji," jelas Lia saat dihubungi wartawan Ketik, Sabtu, 12 Juli 2025.

Meski demikian, wanita yang juga anggota DPD RI itu menekankan, harus ada evaluasi untuk pembenahan penyelenggaraan haji tahun ini sebagai rekomendasi PB Haji. 

“Saya harap ada evaluasi, sehingga pada penyelenggaran haji 2026 semakin bagus dan para Jemaah bisa menunaikan ibadah dengan khusuk,” ungkapnya.

Dalam penyelenggaraan haji 2025, Ning Lia, sapaan akrabnya, memuji sinergi antara Kemenag, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta semua petugas haji yang berhasil menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip Kompak, Responsif, dan Profesional. 

"Jadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji agar nyaman serta aman saat ibadah," tuturnya.

Wanita yang juga aktivis asal Jawa Timur tekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Salah satunya aplikasi Nusuk yang digunakan untuk layanan haji digital dinilai belum ramah bagi kelompok lansia.

“Banyak jemaah lansia mengalami kesulitan mengakses fitur-fitur aplikasi. Ini jadi PR serius untuk kita semua,” kata Lia.

Jemaah haji kloter terakhir 97 tiba di Asrama Haji Surabaya, Jumat, 11 Juli 2025. (Foto: Fitra/Ketik)

Lia juga menyoroti distribusi kafilah dan syarikah di beberapa lokasi yang belum ideal. Hal ini membuat jemaah terpencar dan menyulitkan petugas dalam memberi bimbingan ibadah.

“Banyak jemaah lanjut usia kesulitan menjalankan rukun haji karena tidak memahami teknis pelaksanaan. Maka manasik dan pembekalan perlu diperkuat jauh hari sebelum keberangkatan,” tegasnya.

Ning Lia mendorong Kemenag dan PPIH untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, serta berinovasi menghadirkan layanan haji yang inklusif, ramah digital, dan berpihak pada kelompok rentan seperti lansia.

“Evaluasi bukan sekadar formalitas. Ini momentum penting untuk menyempurnakan layanan dan mendengar suara jemaah,” tandasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi resmi, tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia 2025 mencapai 84,56 persen, masuk kategori baik. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, meski pelaksanaannya diwarnai transisi besar dari sistem non-syarikah ke syarikah yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi.

“Ini adalah bukti nyata pengabdian luar biasa para petugas haji kita. Mereka sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan hati demi kesuksesan operasional haji 2025. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Ning Lia. (*)