KETIK, HALMAHERA SELATAN – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, membawa pesan tentang pentingnya menerjemahkan nilai perjuangan ke dalam pelayanan publik, pembangunan manusia, dan tanggung jawab sosial.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara di halaman Kantor Bupati, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa 10 November 2026 pagi.

Dalam upacara tersebut, Abdillah membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang menempatkan keteladanan para pejuang kemerdekaan sebagai landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Peringatan bertema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” itu mengajak seluruh elemen bangsa memaknai nasionalisme melalui kontribusi nyata sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Baca Juga:
Boki Fatimah dan Narasi Kebangsaan yang Terpinggirkan

Pesan kenegaraan tersebut menggambarkan pergeseran bentuk pengabdian seiring perkembangan zaman. Keberanian mempertahankan kedaulatan pada masa silam kini menemukan relevansinya melalui profesionalisme, peningkatan mutu layanan, serta kepedulian terhadap kepentingan umum.

“Tantangan yang kita hadapi memang telah berubah,” demikian petikan amanat Saifullah Yusuf yang dibacakan Abdillah.

Penekanan berikutnya menyentuh tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Konstitusi menjadi pijakan utama melalui Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak pendidikan, Pasal 33 tentang pemanfaatan kekayaan nasional bagi kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang mengatur kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga ketentuan tersebut dipandang sebagai fondasi pembangunan berkeadilan, terutama dalam memperluas akses pembelajaran, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan hasil pengelolaan sumber daya dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga:
Kapolres Halsel Ingatkan Pelajar, Jangan Sampai Pergaulan Berujung Pidana

Amanat itu turut menghubungkan cita-cita pendiri bangsa dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Salah satu instrumen yang disampaikan ialah program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk membuka peluang belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterampilan, karakter, dan kemandirian generasi penerus.

Di sisi lain, keberhasilan agenda pembangunan tidak semata bertumpu pada kemampuan pemerintah. Dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, tokoh agama, pemuda, serta lembaga sosial memiliki ruang partisipasi untuk menghadirkan perubahan melalui kapasitas masing-masing.

Menteri Sosial juga menggarisbawahi bahwa keteladanan tidak ditentukan oleh kedudukan ataupun besarnya sumber daya seseorang. Tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa.

“Kepahlawanan tumbuh dari kesediaan untuk memberikan manfaat,” bunyi penggalan pesan tersebut.

Perhatian terhadap kelompok rentan menjadi bagian lain yang ditekankan. Solidaritas tidak cukup berhenti pada ungkapan simpati, melainkan perlu diwujudkan melalui bantuan, pendampingan, serta kehadiran ketika warga menghadapi persoalan.

Menjelang penutup, naskah kenegaraan itu kembali menggarisbawahi tanggung jawab lintas generasi dalam menjaga masa depan Indonesia. Investasi pada kapasitas masyarakat, penguatan ikatan kebangsaan, dan pemerataan taraf hidup menjadi arah utama pengisian kemerdekaan.

“Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia,” demikian pernyataan Saifullah Yusuf dalam amanat tersebut.

Menteri Sosial selanjutnya mengajak masyarakat menjaga semangat pantang menyerah, menunaikan kewajiban secara sungguh-sungguh, dan terus berkarya demi terciptanya kehidupan yang maju, adil, serta sejahtera.

Adapun pelaksanaan upacara dipimpin Komandan Upacara Irfan Zam-zam, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Halmahera Selatan.