Sejarah! Indonesia Resmi Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

KETIK, JAKARTA – Indonesia resmi mencetak sejarah baru di kancah internasional. Untuk pertama kalinya sejak Dewan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk pada tahun 2006, Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Penunjukan ini disahkan dalam pertemuan pertama tahun ini di Jenewa, Swiss, Kamis, 8 Januari 2026.

Momen ini terasa spesial karena bertepatan dengan perayaan dua dekade berdirinya lembaga HAM tertinggi di dunia tersebut. Indonesia resmi menggantikan posisi kepemimpinan melalui mekanisme giliran kawasan Asia-Pacific Group (APG).

Kemenangan diplomasi ini tidak diraih dalam semalam. Sejak pengumuman pencalonan pada Desember 2025, Kementerian Luar Negeri RI di bawah arahan pimpinan nasional bergerak cepat menggalang dukungan. Mulai dari pendekatan intensif di Jakarta hingga manuver diplomatik oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York dan Jenewa.

Jabatan prestisius ini akan dipegang oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Sebagai diplomat senior, ia membawa visi besar untuk merangkul seluruh kepentingan negara anggota.

"Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan," tegas Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.

Menjabat sebagai presiden di tengah gejolak global tentu bukan perkara mudah. Namun, Indonesia hadir dengan pesan kuat melalui tema "A Presidency for All". Melalui visi ini, Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya menjadi "ketua sidang", tetapi juga jembatan solusi bagi isu-isu HAM yang kerap menemui jalan buntu.

Pemerintah menekankan tiga pilar utama dalam presidensi ini:

Imparsialitas: Menjamin keadilan tanpa memihak blok tertentu.

Objektivitas: Menangani isu HAM berdasarkan fakta dan data akurat.

Transparansi: Membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog lintas kawasan.

Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menyatakan bahwa keterbukaan adalah kunci.

"Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM," jelas Indah dalam keterangannya.

Sebelum mencapai posisi puncak ini, rekam jejak Indonesia di Dewan HAM PBB tergolong impresif.

Indonesia tercatat sudah enam kali menjadi anggota lembaga tersebut. Pengalaman kepemimpinan juga telah diasah saat Indonesia menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2009 dan 2024.

Jauh sebelum itu, pada tahun 2005, diplomat senior Makarim Wibisono bahkan sempat memimpin Komisi HAM PBB (sebelum bertransformasi menjadi Dewan HAM).

Kini, dengan tongkat kepemimpinan penuh di tangan, Indonesia memiliki otoritas strategis untuk menyusun agenda kerja tahunan dan memimpin seluruh sidang PBB di Jenewa sepanjang 2026.

Meski disambut meriah sebagai prestasi diplomasi, posisi ini juga menjadi ujian nyata bagi komitmen HAM Indonesia. Selama setahun ke depan, dunia akan menyorot bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara tanggung jawab global dan konsistensi penegakan HAM di dalam negeri.

Dengan pengalaman panjang dan visi yang inklusif, Indonesia diharapkan mampu mengembalikan kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global yang adil bagi semua bangsa. (*)