KETIK, LUBUKLINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau melakukan gebrakan penegakan hukum dengan menahan empat tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi berbeda, Selasa 17 November 2026.

‎Ironisnya, dua perkara tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik, yakni pengelolaan anggaran persampahan dan pemeliharaan kendaraan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pengelolaan biaya pengganti pengelolaan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Lubuk Linggau.

‎Dari dua perkara tersebut, total kerugian keuangan negara mencapai Rp1.596.805.868 atau hampir Rp1,6 miliar.

‎Dalam perkara pertama, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lubuk Linggau menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada DLH Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2023 hingga 2024.

‎Ketiganya masing-masing berinisial DNF, mantan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024; HP, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024; serta CAN, Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.

Baca Juga:
Kejari Muba Tetapkan Tersangka Kedua Kasus Dugaan Penguasaan Aset Tanah Pemkab, 23 Rumah Telanjur Dijual

‎Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula dari pengelolaan anggaran kegiatan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan dengan total anggaran mencapai Rp7.590.202.150.

‎Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan.

‎Pada pengelolaan anggaran BBM dan pelumas, ditemukan dugaan penggunaan BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih, penggunaan tanda tangan palsu, hingga kupon yang dialihkan kepada pihak lain.

‎Sementara dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik menemukan dugaan adanya uang cashback dari biaya pemeliharaan.

Baca Juga:
Sidang Korupsi Semen Baturaja Rp74 Miliar, Jamil Akui Tunjuk Distributor di Luar SOP

‎Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.502.125.868.

‎Tak hanya berhenti pada perkara anggaran persampahan, di hari yang sama Kejari Lubuk Linggau juga menahan seorang tersangka berinisial IT, selaku penanggung jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah UDD PMI Kota Lubuk Linggau.

‎IT ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) pada UDD PMI Kota Lubuk Linggau tahun 2023 dan 2024.

‎Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan ketidaksesuaian pencatatan antara pihak rumah sakit dengan UDD PMI terkait pelayanan penyediaan darah yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.

‎Padahal, pelayanan penyediaan darah melalui UDD PMI tersebut memiliki dua mekanisme, yakni melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelayanan secara mandiri oleh masyarakat atau pasien yang membutuhkan darah.

‎Dugaan penyimpangan dalam mekanisme pelayanan mandiri tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp94.680.000 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan.

‎Kejari Lubuk Linggau bahkan menilai perkara pengelolaan darah ini sebagai persoalan serius karena menyangkut pelayanan kemanusiaan dan masyarakat yang membutuhkan darah.

‎Penindakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola UDD PMI Kota Lubuk Linggau sekaligus memberikan efek jera agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

‎Keempat tersangka kini menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026.

‎Untuk perkara korupsi DLH, ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan penyertaan dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‎Sementara tersangka IT dalam perkara pengelolaan BPPD PMI disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 603 KUHP sebagai dakwaan primair, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 604 KUHP sebagai dakwaan subsidiair.

‎Penahanan empat tersangka dalam dua perkara berbeda ini menjadi babak baru pengusutan dugaan korupsi di lingkungan pelayanan publik Kota Lubuk Linggau. Satu perkara menyangkut anggaran kebersihan kota, sementara perkara lainnya menyentuh langsung pelayanan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.(*)