Sebut Ada Pungli Parkir, DPRD Sidoarjo Minta Audit Khusus BPK

KETIK, SIDOARJO – DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan rekomendasi tajam dan menggigit terkait pengelolaan parkir. Fraksi-fraksi meminta dilakukan audit secara khusus terhadap titik-titik parkir yang dikelola oknum. Oknum itu bukan pihak ketiga yang resmi bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo.

”Karena masih terdapat titik-titik parkir yang dikelola pihak-pihak tertentu di luar PT ISS. Sehingga terdapat pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” ungkap juru bicara Fraksi PAN-PPP H Haris SPi MSi dalam rapat paripurna Senin (3/7/2023).

Haris mewakili fraksi-fraksi lain saat menyampaikan pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Rapat dihadiri oleh empat pimpinan dan 42 anggota DPRD Sidoarjo, Bupati Ahmad Muhdlor Ali, Plt Sekda Andjar Surjadianto, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Baik perwakilan kepolisian, kejaksaan, kodim, serta pengadilan negeri.

Rekomendasi dalam PA fraksi-fraksi itu merupakan tindak lanjut atas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo. Banggar telah membahas Raperda Pelaksanaan APBD 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo. 

Juru Bicara Banggar Mochammad Rojik sebelumnya menyatakan pentingnya audit secara khusus terhadap pengelolaan parkir. Banggar, tegas dia, merekomendasikan agar dilaksanakan audit khusus dari BPK terhadap titik titik parkir yang dikelola pihak-pihak tertentu di luar PT ISS (Indonesia Sarana Service).  

PT ISS merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dalam pengelolaan parkir. Namun, PT ISS belum dapat mengelola seluruh titik parkir meski telah memenangi tender senilai Rp 32,09 miliar per tahun.

Dari proyeksi awal 359 titik, ternyata hanya tersedia 87 titik sesuai analisis dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya. Itu pun PT ISS mengaku baru mampu mengelola 20 titik. Pendapatan parkir hanya sekitar Rp 1,3 miliar dari potensi yang Rp 32 miliar lebih. Titik-titik lain diduga dikuasai oleh oknum.

Banggar DPRD Sidoarjo menyebut ada potensi kerugian yang tidak dilaporkan dengan baik dari hasil parkir. Audit khusus dari BPK bisa menjadi rujukan untuk tindakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terkait.

Di sisi lain, untuk kelanjutan kerja sama pengelolaan parkir, Dishub Sidoarjo diminta melakukan musyawarah dengan direktur utama atau direktur operasional PT ISS. Itu sesuai dengan rekomendasi BPK Perwakilan Jawa Timur serta hasil rapat mediasi DPRD dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kerja Sama Departemen Dalam Negeri.

”Agar mencapai mufakat tentang lokasi parkir yang dikerjasamakan,” ungkap Rojik.  

Bupati Ahmad Muhdlor Ali menyatakan meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti semua rekomendasi rekomendasi dari BPK. Apa pun itu, termasuk parkir, ditindaklanjuti semuanya. Tindak lanjut itu dituntaskan paling lambat 24 Juli.

Ditanya soal kemungkinan kerugian negara, Gus Muhdlor (sapaan Bupati Muhdlor) mengatakan, BPK mencermati itu. Dari LHP (laporan hasil pemeriksaan) memang ada beberapa rekomendasi.

”Nanti ditanyakan ke dinas terkait,” ungkapnya kepada wartawan setelah rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna, Gus Muhdlor juga menyatakan dirinya meminta kepada seluruh perangkat daerah (OPD) untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh saran, pendapat dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD.

”Baik dalam rapat badan anggaran maupun komisi-komisi serta pandangan fraksi dalam rangkat perbaikan dan penyempurnaan tugas-tugas pemeritahan,” ungkapnya.

Gus Muhdlor juga menyampaikan terima kasih atas diterimanya laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. (*)