Satpol PP Kota Batu Siapkan Program Kerja 2027, Perkuat Pengawasan hingga Sosialisasi ke Sekolah

KETIK, BATU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan perlindungan masyarakat sepanjang tahun 2027.

Program tersebut mencakup sosialisasi ke sekolah, penguatan kapasitas Perlindungan Masyarakat (Linmas), patroli di kawasan rawan pelanggaran, hingga penerapan mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).

Kepala Satpol PP Kota Batu, Faris Pasharella, mengatakan penyusunan program kerja 2027 berpedoman pada tugas pokok dan fungsi instansinya. Pelaksanaannya juga akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penegakan aturan dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.

Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam menegakkan Perda dan Perwali, menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, sekaligus menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, instansinya juga berfungsi menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penegakan peraturan serta ketertiban umum.

Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Goes to School. Program ini berupa sosialisasi kepada pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Materi yang disampaikan mencakup bahaya narkoba, pencegahan perundungan atau bullying, serta sejumlah edukasi lainnya. Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP berupaya membangun kedekatan dengan lingkungan pendidikan sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar terhadap berbagai persoalan sosial.

“Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah Goes to School, berupa sosialisasi yang menyasar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam program ini, kami sosialisasikan bahaya narkoba, anti-perundungan (bullying), dan beberapa materi lainnya,” jelas Faris.

Selain edukasi di sekolah, Satpol PP Kota Batu akan memperkuat pengawasan ketertiban melalui patroli rutin di sejumlah kawasan yang menjadi perhatian. Sasaran patroli meliputi zona merah, seperti kawasan Alun-Alun Kota Batu dan lingkungan sekitar sekolah pada jam kegiatan belajar mengajar.

Pengawasan juga akan diarahkan ke sejumlah tempat tongkrongan yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya pelajar saat membolos. Petugas akan memetakan titik-titik yang biasa dijadikan tempat berkumpul untuk memudahkan pelaksanaan patroli.

“Nantinya akan ada patroli rutin ke mana saja tempat-tempat tongkrongan anak-anak sekolah yang kerap bolos. Kami akan ketahui titik kumpulnya dan berada di sana,” ungkapnya.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pilkades 2027, Satpol PP akan meningkatkan kapasitas dan peran Linmas. Langkah tersebut disiapkan untuk membantu menjaga ketertiban dan mendukung kelancaran tahapan pemilihan kepala desa di seluruh wilayah Kota Batu.

Dalam aspek penegakan Perda, Satpol PP juga merencanakan penerapan mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar yang tetap tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan peringatan sebanyak tiga kali. Mekanisme penindakan tersebut direncanakan diterapkan hingga tiga kali dalam satu tahun.

Apabila pelanggaran masih berlanjut setelah tahapan peringatan, proses selanjutnya akan diarahkan melalui jalur hukum. Namun, penerapan mekanisme tersebut saat ini masih menunggu penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Faris mencontohkan, penertiban terhadap pedagang liar akan melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag). Dengan demikian, pelaksanaan penegakan aturan tidak dilakukan Satpol PP secara terpisah, melainkan melalui koordinasi dengan dinas yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

Adapun sanksi denda bagi pelanggar akan ditetapkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu contoh sanksi yang disiapkan adalah denda maksimal Rp500.000 bagi pedagang yang tetap melanggar ketentuan dan tidak mengindahkan penertiban. Penetapannya melibatkan dinas pengampu serta panitera pengadilan.

“Fungsi penegakan tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan dinas pengampu terkait. Sanksi berupa denda akan diputuskan melalui mekanisme hukum yang sah,” terangnya.

Seluruh rangkaian kebijakan tersebut ditargetkan berjalan secara konsisten mulai 2027. Satpol PP Kota Batu pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami serta mendukung pelaksanaan program penegakan Perda tersebut.

Menurut Faris, keberhasilan menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah tidak cukup hanya mengandalkan tindakan aparat. Kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan dan keterlibatan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib.

“Kerja sama semua pihak sangat kami harapkan. Ketertiban Kota Batu bukan hanya tugas Satpol PP saja, tapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(*)