Satgas MBG Gelar Rakor dan Evaluasi, Ini Penegasan Bupati Situbondo

KETIK, SITUBONDO – Menindaklanjuti hasil rakornas dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Menko Pangan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan di Surabaya, Satgas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Kabupaten Situbondo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tahun 2026, Minggu, 22 Februari 2026, malam.

Rakor yang berlangsung di ruang Intellegence, Lantai II Pemkab Situbondo tersebut, dihadiri Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, PLT Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, korwil dan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo.

Rapat tersebut membahas progres pelaksanaan program MBG, termasuk sejumlah persoalan krusial yang ada di lapangan. Saat ini, tercatat 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri di Kabupaten Situbondo.

Dari jumlah tersebut, ada 31 SPPG telah beroperasi, sementara 10 lainnya masih dalam proses. Total penerima manfaat program MBG mencapai 95.823 orang, dengan 87,39 persen di antaranya merupakan siswa. Cakupan siswa yang telah terlayani mencapai 59,87 persen.

Keterangan yang disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala BGN, Menko Pangan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pendidikan di Surabaya.

“Rapat ini untuk menindak lanjuti rakornas yang berlangsung di Surabaya. Dalam rapat ini, ada beberapa isu utama yang kita bahas. Diantaranya, tentang belum beroperasinya hampir 50 SPBG. Kualitas standar laik higiene sanitasi (SLHS) dan mutu gizi makanan yang disalurkan. Persoalan bahan baku yang masih banyak didatangkan dari luar daerah,” jelas Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.

Penekanannya, kata Mas Rio, bahan baku harus membeli dari produk lokal. Tapi, faktanya para mitra masih banyak membeli dari beras dan sayuran serta buah-buah masih banyak beli dari luar kota.

“Sejumlah petugas mengaku kewenangannya kerap dilangkahi bahkan mendapat tekanan dari mitra pelaksana untuk tidak mencampuri urusan belanja mitra. Padahal, mereka para petugas didik untuk meluruskan juklak-juknis di lapangan. Secara mental saya lihat mereka kasihan,” ujar Mas Rio.

Oleh karena itu, Pemkab Situbondo akan segera memanggil para pemilik dan mitra MBG untuk meluruskan berbagai persoalan tersebut dalam rapat lanjutan nanti. “Saya juga melihat belum optimalnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan produk untuk MBG. Salah satunya produk roti luar daerah. Sementara roti produksi UMKM lokal belum tersentuh,” jelasnya.

Tak hanya itu yang disampaikan Mas Rio, tapi dia juga memerintahkan Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk mengumpulkan para pelaku UMKM agar bisa memasukan produksi rotinya ke pengelola MBG dan SPBG.

“Pemkab juga akan membantu pelaku usaha yang terkendala permodalan dan sertifikasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika ditemukan UMKM belum memiliki legalitas, maka pemerintah daerah Kabupaten Situbondo siap melakukan pendampingan hingga tuntas,” kata Bupati Situbondo.

Dengan rapat evaluasi ini, sambung Mas Rio, Pemkab Situbondo berharap pelaksanaan MBG ke depan lebih optimal, tepat sasaran, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal. “Saya tegaskan bahwa bahan baku harus dari lokal dulu,” pungkasnya (*)