Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Madiun 2022, Bupati Ungkap Realisasi PAD Surplus

KETIK, MADIUN – Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Madiun tahun 2022 lalu mengalami surplus. Tak hanya dari pendapatan transfer namun pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan dari target yang ditentukan.

Secara umum APBD Kabupaten Madiun 2022 terealisasi 104,26 persen dari yang direncanakan Rp 1,92 triliun pada perubabahan APBD 2022.

Penopang tinginya realisasi pendapatan Kabupaten Madiun tak terlepas dari tiga item pendapatan utama yang mengalami signifikan. Mulai dari pendapatan transfer, pendapatan asli daerah hingga pendapatan lain-lain yang sah.

Hal itu terungkap saat Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan Nota Keuangan tentang Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun 2022.

‘’Realisasi anggaran pendapatan tahun 2022 secara umum terealisasi 104, 26 persen,’’ terang Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna ketiga, Senin, (19/6).

Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 377 miliar atau mengalami peningkatan positif di angka 114,30 persen. Pendapatan lain-lain yang sah terealsiasi Rp 400 miliar atau  131,79 persen.

‘’Sedangkan pendapatan transfer ke Kabupaten Madiun sebesar Rp 1,61 triliun atau terealisasi 101,8 persen,’’ paparnya

Bupati menegaskan di tengah tantangan pandemi Covid-19 pada tahun 2022 lalu Pemkab Madiun sukses mengemban amanah dalam mensejahterakan rakyat. Program program pemulihan ekonomi terus digeber agar kondisi segera pulih seperti sebelum pandemi.

‘’Pelaksanaan anggaran APBD ini mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat, dan ini bagian  dari ikhtiar kami bersama legislatif untuk membawa kemaslahatan bagi warga Kabupaten Madiun. Untuk itu masukan dan catatan belanja daerah, akan menjadi bahan koreksi dalam pelaksanaan pengelolaan daerah,efisien ekonomis dan akuntabel,’’ paparnya.

Kaji Mbing juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, sehingga pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun 2022 dapat tersampaikan ke BPK Perwakilan Jatim dengan tepat waktu.

‘’Dan bisa meraih sekaligus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut,’’ tegasnya

Meski begitu akui Kaji Mbing, jika dalam pelaksanaannya masih ada catatan maupun masukan dari legislatif. Masukan tersebut lanjut Bupati akan menjadi catatan, dan koresksi dalam pelaksanaan penggelolaan keuangan daerah ke depan. ‘’Tentunya dengan asas pengelolaan anggaran keuangan daerah yang efisien, ekonomis, dan akuntabel,’’ tuturnya.

Ketua DPRD Fery Sudarsono mengucapkan selamat atas dirahnya WTP yang ke 10 kalinya. Hal itu tak lepas dari kerja keras dan komitmen bersama dalam mengawal seluruh program pembangunan, dan komitmen bekerja melayani masyarakat yang lebih baik lagi.

‘’Selamat juga atas diraihnya Penghargaan Khusus Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 dalam Inovasi Pembiayaan Alternatif Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur yang diserahkan langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di Jakarta, Rabu (14/6/2023)’’ paparnya.

Fery Sudarsono menambahkan, setelah mendengarkan Nota Keuangan tentang Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun 2022, masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Madiun akan melakukan pembahasan terkait raperda tersebut.

‘’Dan menyampaikan saran dan masukan dalam pemandangan umum fraksi sebagai bagian dari fungsi  pengawasan, transparansi dan akuntabilitas,’’ paparnya. (*)