Sambut Iduladha, 750 Mahasiswa Dikerahkan Pantau Kualitas Hewan Kurban di Kota Malang

KETIK, MALANG – Sebanyak 750 mahasiswa dari Fakultas Peternakan (Fapet) dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) akan dikerahkan memantau hewan kurban. 

Mereka telah dibekali dengan diseminasi ante mortem dan post mortem untuk menjamin kualitas hewan yang disembelih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa selama Iduladha nanti hewan kurban harus dipastikan dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

"Tugasnya mahasiswa nanti, kami bekali dalam rangka melaksanakan pemeriksaan ante mortem itu hewan sebelum disembelih. Jadi secara fisik kesehatan hewannya seperti apa, mengalami cacat, buta, atau sakit PMK," ujar Slamet, Kamis 22 Mei 2025.

Selain itu hewan kurban juga akan diperiksa untuk mencegah Lumpy Skin Disease (LSD) dengan ciri-ciri benjolan besar seperti bola pimpong pada permukaan kulit. Setelah dilakukan pemeriksaan hewan sebelum disembelih, dilakukan pemeriksaan post mortem.

"Kemudian di kegiatan post mortem, saat dan setelah penyembelihan. Itu dipastikan semua daging dan organ dalam hewan dalam kondisi bagus. Mulai dari kondisi paru-paru, jantung, hati apakah ada cacing hatinya, atau limpanya mengalami kerusakan," tambahnya.

Untuk pemeriksaan ante mortem dilaksanakan pada 2–4 Juni 2025, sedangkan post mortem pada 5–9 Juni 2025 di setiap titik penyembelihan hewan kurban.

Slamet juga menyinggung bahwa saat ini tidak ditemukan adanya PMK. Terlebih pada awal tahun 2025 kemarin, vaksinasi hewan sudah dilaksanakan, termasuk pengobatan hewan yang terindikasi.

Berdasarkan regulasi yang ada, setiap hewan kurban yang masuk ke Kota Malang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), termasuk keterangan telah melaksanakan vaksinasi PMK. Hewan-hewan tersebut akan diberikan ear tag untuk mempermudah pengawasan.

"Untuk lokasi pembelian hewan sudah ada beberapa yang menyiapkan tapi belum ada hewannya. Mereka berkoordinasi dengan RT/RW dan sudah kami surati untuk SOP. Kami juga menunggu SE dari Provinsi kemudian kami tindaklanjuti oleh Pak Wali Kota," tutupnya. (*)