KETIK, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI. Keputusan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang pembahasan regulasi perampasan aset yang telah berlangsung selama sekitar 18 tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang telah terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Puan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretaris Negara atas peran dan kerja sama selama pembahasan.

"Kami sampaikan penghargaan pula kepada Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan RUU ini dengan lancar, dengan hati-hati serta dalam pembahasannya bisa diakses publik sehingga tidak ada kesalahpahaman," kata Puan.

Baca Juga:
DPR RI Bakal Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

Sebelum pengesahan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna terkait RUU Perampasan Aset tersebut.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga:
Rakornas PMII Rekomendasikan Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

Pengesahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum untuk penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. (*)