Ribuan Petani Kepung Kantor Pemkab Blitar, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

KETIK, BLITAR – Ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Petani Area Blitar (PPAB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar pada Selasa, 24 September 2024. Massa menuntut Pemkab Blitar agar lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Aksi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek masuk ke dalam Kantor Pemkab Blitar, namun upaya tersebut berhasil dihalau oleh aparat kepolisian. Saling dorong antara massa dan aparat pun tidak terhindarkan, menambah ketegangan di lokasi aksi.

“Kami menuntut Pemkab Blitar untuk proaktif dan tidak mementingkan investor semata. Tapi, pikirkan juga kepentingan petani beserta keluarganya,” ujar Tukinan, koordinator aksi, saat menyampaikan orasinya.

Massa juga menyatakan penolakan terhadap konsep bank tanah yang dinilai justru lebih banyak menguntungkan investor ketimbang masyarakat. Menurut mereka, bank tanah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat kini diduga dimanfaatkan oleh kepentingan investor.

“Seharusnya bank tanah itu tugasnya mengumpulkan tanah, lalu dibagikan kepada masyarakat. Kami tolak karena, kenyataannya bank tanah malah digunakan untuk kepentingan investor,” tegas Kinan.

Lebih lanjut, Kinan mencontohkan sejumlah konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Blitar, seperti di wilayah Banaran Kecamatan Doko, serta di Gadungan dan Sumberagung yang terletak di Kecamatan Gandusari. 

“Terutama di daerah Banaran, Gadungan, dan Sumberagung. Kami minta negara hadir menyelesaikan konflik-konflik agraria, khususnya di wilayah Blitar,” lanjutnya.

Massa juga mendesak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar lebih responsif terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat, dan tidak menunggu sampai masalah menjadi besar. 

“Harusnya GTRA lebih responsif, jangan menunggu ada ledakan. Ingat, ini tanggung jawab negara untuk menyelesaikan konflik agraria,” pungkas Kinan.

Aksi ini menandakan semakin tingginya eskalasi tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat, terutama dalam menyelesaikan masalah agraria yang kompleks di Kabupaten Blitar.