Realisasi Pajak Kota Malang Capai 93 Persen, Tembus Rp803 Miliar di 2025

KETIK, MALANG – Realisasi capaian pajak di Kota Malang telah mencapai 93 persen pada November 2025. Capaian tersebut senilai Rp803 miliar dari target pajak hingga Rp863,5 miliar untuk tahun 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto menjelaskan akan melakukan percepatan realisasi target pajak hingga akhir tahun 2025.

"Semua cara kami lakukan supaya target pajak terealisasi sebelum 31 Desember 2025. Sekarang realisasi Rp803 miliar, sudah 93 persen," ujarnya, Jumat 28 November 2025.

Salah satu upaya percepatan dilakukan dengan jemput bola serta membuka pelayanan langsung di perumahan warga. Dengan demikian masyarakat dapat semakin mudah membayar pajak, sekaligus sosialisasi pembayaran secara nontunai.

Ia menjelaskan dari 11 jenis pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBKT) jasa parkir telah terealisasi 101,6 persen atau Rp5,081 miliar dari target Rp5 miliar.

"Pajak parkir seperti di mal dan hotel. Paling besar itu masuk dari mal," sebutnya.

Sedangkan untuk PBJT jasa perhotelan hingga kini tercapai Rp52,2 miliar dari target Rp56 miliar. Untuk PBJT makanan dan minuman tercapai Rp159,1 persen dari Rp171,4 miliar, dan PBJT kesenian dan hiburan Rp10,7 miliar dari Rp11 miliar.

Perolehan pajak reklame mencapai Rp21,3 miliar dari target Rp24 miliar, PBJT tenaga listrik Rp106,2 miliar dari Rp110 miliar. Untuk pajak air tanah Rp3,4 miliar dari target Rp3,5 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp69,5 miliar dari Rp73 miliar.

Untuk pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp209,3 miliar dari target Rp225,5 miliar, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp117,7 miliar dari Rp126,2 miliar.

"Sedangkan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp48,1 miliar atau 83 persen dari target Rp57,8 miliar di tahun 2025," tutupnya. (*)