Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Kota Malang Kritik 2 Tahun Prabowo-Gibran, Siap Aksi Lebih Besar Lagi

KETIK, MALANG – Ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut kedaulatan rakyat di dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 21 Oktober 2026 di depan Gedung DPRD Kota Malang. Bahkan mereka akan menyiapkan eskalasi aksi lanjutan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 nanti.

Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham menjelaskan aksei tersebut sebagai upaya mengkampanyekan isu dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari permasalahan demokrasi, kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, IHSG anjlok, hingga program MBG dan KDMP yang butuh dievaluasi.

"Aksi hari ini berfokus kepada tajuk untuk mengkampanyekan suara kedaulatan rakyat bisa bergaung di Kota Malang. Harapannya dari aksi simbolik ini, kita tidak hanya mengajak mahasiswa, tapi kita juga seluruh elemen masyarakat, buruh, tani, untuk terus bersama-sama memegang aksi hari ini," ujarnya.

Rencana melakukan eskalasi aksi pada 28 Oktober mendatang sejalan dengan agenda gerakan di tingkat nasional. Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyambut agenda Komite Sadar yang turut mengonsolidasikan gerakan di berbagai daerah.

Mahasiswa di setiap daerah perlu menyatukan suara untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Gerakan tersebut juga untuk mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi krisis yang ada.

"Memang di tanggal 28 Oktober 2026 kita akan menyampaikan eskalasi lebih lanjut untuk menyikapi bersama bagaimana menyerukan selamatkan kedaulatan rakyat," ungkapnya.

Massa aksi juga membawa empat fokus tuntutan yakni masalah ekonomi; hukum, tata kelola dan kebijakan negara; HAM dan demokrasi; serta pendidikan. Para demonstran menuntut pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk segera berbenah.

"Tuntutan yang kami bawakan bersifat membangun komite perlawanan di setiap daerah karena harapannya respons di setiap daerah itu juga turut mengkampanyekan permasalahan," lanjutnya.

Tak hanya itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan yang telah berlarut-larut. Penanganan bencana membutuhkan respon yang cepat, termasuk dalam membenahi tata kelola anggaran negara hingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.

"Bagaimana upaya pemerintah agar segera membenahi APBN dan juga relokasi yang digunakan dalam setiap distribusi dan permasalahannya. Anggaran BNPB yang seharusnya menanggulangi bencana malah dikorupsi. Kemudian pemerintah harus fokus membenahi tata kelolanya," tuturnya. (*)