Raih Nilai 96 Persen dari Ombudsman, Bupati Bandung: Reformasi Birokrasi Berjalan dan Terus Meningkat

KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung yang berhasil mengantarkan pemerintah daerah meraih nilai 96% dari Ombudsman RI atas penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

“Nilai tinggi ini berasal dari penilaian masyarakat terhadap pelayanan ASN kita. Artinya, reformasi birokrasi sudah berjalan dan terus meningkat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih baik,” jelas Bupati Bandung saat memimpin apel pagi ASN di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin (3/11/2025).

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan pentingnya inovasi di lingkungan kerja, selama tidak menabrak aturan organisasi. Ia juga menekankan agar hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar saling menghargai tugas serta kewenangan masing-masing.

“Keberhasilan suatu organisasi itu karena kekompakan. Jaga harmonisasi dan kebersamaan. Ini hasil dari retret ASN kemarin yang mulai terlihat dampaknya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kang DS mengingatkan agar seluruh ASN menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja. "Jangan sampai ada keluhan ada bidang yang merasa lebih baik dari bidang lain. Dalam kepemimpinan, dikenal istilah transactional leadership, di mana atasan dapat memberikan reward dan punishment secara adil dan proporsional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemerintah pusat. Ia mengaku prihatin karena dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Bandung berkurang hampir Rp1 triliun.

“Saya berharap ASN tetap patuh terhadap kebijakan pusat. Saya sudah sampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kunjungan kerja tetap dilakukan, tapi dengan pengaturan yang efisien. Jangan berbondong-bondong, tapi hasilnya tidak efektif,” tegasnya.

Kang DS pun meminta perangkat daerah yang berhubungan dengan perizinan dan pendapatan daerah agar bekerja lebih optimal dalam menegakkan aturan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap rupiah dari PAD akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Maka saya harap semua dinas bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas,” pesannya.(*)