Purbaya Dicopot Lewat Telepon, Pakar Komunikasi UB Blak-blakan: Tidak Etis!

KETIK, MALANG – Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan secara mendadak, menjadi perbincangan masyarakat. Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) menilai pemberhentian yang disampaikan melalui telepon bukanlah tindakan etis. 

Dosen program studi Doktor Ilmu Komunikasi UB, Prof Maulina Pia Wulandari memberikan sorotannya dari perspektif etika komunikasi kepemimpinan. Terlebih kabar pemberhentian tersebut diterima Purbaya melalui panggilan telepon dari juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi.

Menurut Prof Maulina, Menteri Keuangan merupakan posisi strategis dalam pemerintahan. Pemberitahuan tentang berakhirnya jabatan dengan telepon ketika masih menjalankan tugas negara, dinilai tidak menghormati martabat seseorang. 

“Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya," ujarnya, Selasa, 15 September 2026.

Posisi Purbaya sendiri kini digantikan oleh Suahasil Nazara. Jika melihat dari perspektif leadership communication, publik tidak hanya membaca keputusan yang dibuat pemimpin. Peristiwa yang terjadi pada Purbaya dapat ditangkap publik sebagai simbol kekuasaan digunakan dalam lingkaran kekuasaan pemerintah saat ini. 

“Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia," tegasnya.

Ia menegaskan semakin tinggi posisi pemimpin maka harus selaras dengan standar komunikasi kepemimpinan yang ditunjukkan ke publik. Apabila tindakan tersebut terjadi berulang, dikhawatirkan buruknya komunikasi semakin diwajarkan dalam praktik kepemimpinan. 

“Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi kepada seorang menteri hari ini. Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru pada tingkat kepemimpinan lainnya baik di pemerintahan, perusahaan, organisasi, bahkan di level institusi pendidikan seperti universitas. Jika ini bisa terjadi pada seorang Menteri, maka ini juga akan mudah terjadi pada seseorang yang levelnya lebih rendah seperti saya," katanya.

Pemimpin seharusnya memiliki etika komunikasi yang mengedepankan penghormatan terhadap kemanusiaan, profesionalitas, dan budaya organisasi. 

“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan," tutupnya. (*)