Proyek Saluran Jalan Imam Bonjol Sampang Disorot, U-Ditch Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

KETIK, SAMPANG – Proyek pembangunan saluran di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Sampang, yang menelan anggaran hingga Rp4 miliar menuai sorotan dari kalangan aktivis.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh CV Dua Utama Sejahtera itu diduga menggunakan material u-ditch berkualitas rendah dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Hanafi, aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas) ProJo Sampang yang tergabung dalam Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur, menyebut bahwa material u-ditch yang digunakan terlihat tidak layak untuk proyek dengan nilai miliaran rupiah.

"U-ditchnya jelek banget. Masa proyek sebesar itu pakai material abal-abal alias palsu. Kami menduga keras material itu tidak sesuai spesifikasi teknis," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus memantau proses pengerjaan proyek tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi kerugian negara, pihaknya akan melaporkan hal itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur dan Tipidkor Polda Jatim.

"Kami tidak tinggal diam. Setelah pekerjaan selesai, akan kami audit secara independen. Jika terbukti ada kerugian negara, kami akan dorong BPK untuk turun tangan dan segera melaporkannya ke Tipidkor Polda Jatim," ucapnya, Senin, 2 Juni 2025.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur CV Dua Utama Sejahtera, Yahya, membantah bahwa perusahaannya menggunakan material u-ditch bekas atau tidak sesuai. Ia menegaskan pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi.

“Bukan u-ditch bekas. Memang ada pemasangan kembali. Untuk urusan teknis, silakan tanya ke pelaksana atau konsultan pengawas di lapangan,” kata Yahya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas PUPR Sampang, Siti Muatifah, belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

“Mohon maaf, saya masih di rumah sakit. Mungkin nanti bisa bertemu di kantor,” ujarnya melalui pesan singkat.

Proyek ini menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Para aktivis menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.(*)