Proyek Raksasa Surabaya Waterfront Land, Makan Biaya Rp72 Triliun, Rampung 20 Tahun Lagi

KETIK, SURABAYA – Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) rencananya akan dibangun di pesisir timur Kota Surabaya. Ini merupakan proyek panjang multiyears yang diperkirakan memakan waktu 20 tahun dalam proses pembangunanya selesai.

Proyek SWL ini nantinya pemerintah akan membangun pulau buatan seluas 1.084 hektar. Pulau buatan tersebut dibagi dalam 4 blok dengan rincian Blok A 84 ha, Blok B 120 ha, Blok C 380 ha dan Blok D 500 ha.

Juru Bicara PT Granting Jaya, Agung Pramono mengatakan untuk proyek ini dana yang dianggarkan kurang lebih sekitar Rp72 triliun. Nantinya di atas pulau reklamasi tersebut akan dibangun industri perikanan, pariwisata, hunian dan juga sarana pendidikan.

"Untuk lahan yang di darat sekitar 100 hektar dan pulau reklamasinya 1.084 hektar. Di situ nanti dibangun kawasan terpadu yang menggabungkan industri perikanan, pendidikan, pariwisata dan pemukiman," jelas Agung, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dalam pembangunanya nanti proyek SWL ini akan melibatkan banyak stakeholder mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Juru Bicara PT Granting Jaya, Agung Pramono. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)

Dengan adanya proyek SWL ini diharapkan dapat memajukan industri perikanan yang ada di Indonesia khususnya Surabaya. Selain itu juga dapat menaikkan nilai jual nelayan sekitar dan mendongkrak perekonomian mereka.

"Karena saya melihat nelayan di negara lain kaya-kaya. Kok di Indonesia beda. Itu kan pertanyaan besar. Nah saya sebagai pebisnis menggali bagaimana mendongkrak perekonomian nelayan," tambahnya.

Hingga saat ini proyek SWL masih dalam tahap perizinan. Salah satunya pengurusan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan. Karena proyek ini merupakan multiyears dengan pembangunan jangka panjang maka proses yang diperlukan cukup lama.

"Tim AMDAL sudah memantau kegiatan ini. Kami harus segera melengkapi AMDAL dalam rangka proses ke pemerintah lebih lanjut," pungkasnya.(*)