Program Pendidikan di Jombang Dinilai Amburadul, Bupati Diminta Evaluasi Plh Kadisdikbud

KETIK, JOMBANG – Program pendidikan yang sedianya menjadi pilar peradaban di Kabupaten Jombang kembali menuai sorotan tajam. Setelah serangkaian persoalan mulai dari sengkarut penerimaan peserta didik baru, polemik pengadaan seragam gratis, hingga dugaan praktik tak patut di lapangan, sejumlah pihak mendesak Bupati Jombang segera turun tangan mengevaluasi kinerja Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud).

Masalah-masalah itu dinilai bukan sekadar insiden teknis, melainkan gejala kegagalan tata kelola yang lebih serius. Program yang mulia, kata sejumlah pengamat pendidikan, terancam kehilangan legitimasi jika terus-menerus diwarnai dugaan penyimpangan.

Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori menilai kekacauan ini mencerminkan gunung es masalah lebih besar dalam kebijakan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten tersebut.

“SPMB yang amburadul ini hanya satu potret. Ada juga promosi massal kepala sekolah yang tak kalah bermasalah, dan penyediaan seragam gratis tahun 2025 yang pelaksanaannya tak transparan,” kata Aan saat dihubungi, Kamis 4 Juli 2025.

Menurut Aan, situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi banyak keluarga. Orang tua murid yang merasa dirugikan sistem PPDB 2025 sebaiknya tidak berhenti pada keluhan. 

Ia mendorong agar mereka memperjuangkan hak anak-anaknya melalui jalur hukum dan politik yang tersedia.

“Saya menyarankan Pak Hartono dan wali murid lain untuk melapor ke DPRD atau Bupati. Kalau memang ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum oleh Dinas Pendidikan, mereka bisa menggugat secara perdata,” ujarnya.

Aan juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh DPRD Jombang.

Ia meminta dewan segera memanggil para pemangku kebijakan, mulai dari Sekretaris Daerah hingga Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Evaluasi ini, menurut dia, tidak boleh berhenti di rapat-rapat tertutup.

“Hasil evaluasi harus disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Kalau tidak, ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah hanya akan semakin dalam,” tambah Aan.

SPMB di Jombang pada tahun ajaran baru ini memang menuai protes. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan jadwal yang berubah-ubah, informasi yang minim, hingga dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi. Belum reda polemik pendaftaran, program seragam gratis yang dijanjikan pemerintah daerah juga dipertanyakan transparansinya.

Kekacauan beruntun itu menunjukkan belum tuntasnya pembenahan tata kelola pendidikan dasar dan menengah di Jombang. Dalam jangka panjang, dampaknya bukan hanya merugikan peserta didik, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik. (*)