Presiden Prabowo Akui Oknum TNI-Polri Terlibat Pembalakan Hutan, Tambang Ilegal dan Penyelundupan

KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kegiatan pembalakan hutan liar (illegal logging), tambang ilegal, dan penyelundupan yang menyebabkan kebocoran besar sumber daya alam Indonesia.

Bahkan Prabowo mengakui ada keterlibatan prajurit TNI dan juga Polri ilegal loging dan tambang liar serta penyelundupan yang telah merusak alam Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Senin sore, 15 Desember 2025. Saat itu, Prabowo baru saja menerima laporan dari berbagai pejabat termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Atas fakta tersebut, Prabowo menilai pengelolaan sumber daya nasional harus diperbaiki secara serius untuk mengatasi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut.

"Sebagai contoh, terlalu banyak kegiatan pembalakkan hutan liar illegal logging, juga illegal minning tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," kata Prabowo, seperti dikutip dari jejaring media Ketik.com, Suara.com

Prabowo menyatakan bahwa penyelundupan sumber daya alam telah mengakibatkan dampak negatif besar bagi perekonomian nasional.

Lebih jauh, Prabowo mengungkapkan keterlibatan oknum dari institusi keamanan negara, termasuk pejabat, anggota TNI, dan anggota Polri, dalam memberi beking atau perlindungan terhadap kegiatan penyelundupan dan aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah seperti Bangka, yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan tambang timah. Ia mendapatkan laporan dari penegak hukum bahwa ada unsur internal aparat yang terlibat dalam sejumlah praktik ini.

"Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas aparatnya sendiri yang terlibat atau melindungi kegiatan ilegal tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya menghadapi pelanggaran hukum tanpa rasa takut agar negara bisa melindungi sumber daya alamnya dan menegakkan kedaulatan hukum secara konsisten.