Prabowo di Pidato Sidang Tahunan MPR: Jangan Berhenti Kritik!

KETIK, JAKARTA – MPR dan DPR melakukan sidang tahunan di Komplek Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang.

Dalam Pidato Sidang Tahunan MPR tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan dan meminta semua pihak untuk terus mengawasi pemerintahan yang dia pimpin. Baik itu dari pihak nonkoalisi maupun internal koalisi.

"Jangan berhenti kritik. Saya juga minta koalisi untuk berani melakukan pengawasan. Berani koreksi," ucap Prabowo.

"Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak bisa diatur," ucapnya sambIl menggerakkan tangan menekan podium beberapa kali.

Prabowo Puji Seluruh Mantan Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran para mantan presiden dalam membangun Indonesia selama ini. Bagi Prabowo, semua mantan presiden termasuk bekerja keras untuk membangun Indonesia.

Prabowo menyebut Megawati Soekarno Putri melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.

"Megawati juga menyelesaikan ribuan kasus perusahaan yang kolaps dan melaksanakan pemilihan umum serta memperkuat lembaga negara," kata Kepala Negara saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dia kemudian menyebut peran mantan presiden Jokowi. Prabowo menyebut Jokowi berperan membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi. Dia juga menyebut Jokowi sukses memimpin Indonesia untuk bertahan dalam pandemi Covid-19. "Jokowi juga merintis Ibu Kota Nusantara dan meletakan dasar hilirisasi sumber daya alam Indonesia," jelasnya. 

Prabowo kemudian menyoroti peran mantan presiden Soekarno. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan Bung Karno mampu mempertahankan kedaulatan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Bung Karno mempertahankan keutuhan wilayah di tengah intervensi negara lain. "Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian barat ke NKRI," ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025. (Foto: Youtube Sekretariat Negara)

Kepala Negara kemudian menyinggung peran mantan presiden Soeharto. Soeharto disebutnya melakukan pembangunan ekonomi dari Sabang sampai Merauke. Soeharto berupaya mewujudkan swasembada pangan dan meletakan dasar industri ekonomi. "Serta menurunkan kemiskinan ekstrem," kata dia. 

Sementara itu, mantan presiden BJ Habibie disebut menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi krisis 1998. Lalu, mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjaga stabilitas bangsa serta memperkuat kerukunan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.

Prabowo juga menyinggung peran mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY, kata dia, mengatasi kerawanan ekonomi akibat krisis keuangan dunia pada 2008. "SBY juga menyelesaikan konflik Aceh dan meletakan pembangunan kuat," kata dia. 

Menurut Prabowo, mantan presiden berupaya membuat Indonesia lebih berdaulat, adil, dan makmur. Keinginan itu sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia

Prabowo Pidato Dua Kali

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan kepela negara akan menyampaikan dua pidato kenegaraan dalam sidang itu 

"Presiden Prabowo akan menyampaikan dua pidato kenegaraan," kata dia di kantornya, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Kepala Negara akan menyampaikan pidato pertama di sidang tahunan MPR pada pukul 09.00 WIB. Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah selama 300 hari atau hampir 10 bulan sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.

Pada pidato kedua, Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menyampaikannya di hadapan DPR sekitar pukul 14.30 WIB. Dia akan menyampaikan pengantar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026.

Hasan mengimbau masyarakat untuk mengikuti kedua pidato presiden itu melalui berbagai kanal. Imbauan itu sesuai dengan surat pedoman peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 12 Agustus 2025. (*)