Posisi Ketua DPRD Sidoarjo Tentukan Peta Pilbup, IRPD: Faktor Loyalitas-Kapabilitas Jadi Pertimbangan

KETIK, SIDOARJO – Hasil Pemilu Legislatif 2024 bakal menampilkan nuansa berbeda dan mewarnai perjalanan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Peta telah berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Sidoarjo diyakini tidak akan sejalan lagi dengan Ponpes Bumi Sholawat yang mendukung calon lain dalam Pilpres 2024 lalu.

Founder Lembaga Kajian Politik dan Kebijakan Publik (IRPD) Nanang Haromain memprediksi hal itu akan berpengaruh terhadap sikap DPC PKB Sidoarjo dalam menentukan calon ketua DPRD Sidoarjo periode 2024-2029. Terutama, bagi orang-orang yang dekat dengan ”pengaruh” ponpes tersebut.

Menurut Nanang Haromain, PKB Sidoarjo memastikan tetap Berjaya memenangi Pileg 2024. Sudah empat kali pemilu PKB selalu meraih kursi paling banyak. Bahkan, PKB berhasil mendudukkan tiga di antara enam peraih suara terbanyak.

Mereka adalah H Ali Rizza Faizin, H Dhamroni Chudlori, dan H Usman MKes. Secara perolehan suara Rizza menduduki posisi teratas dengan meraup 19.393 suara. Menyusul H Dhamroni dengan 15.583 suara. Kemudian, H Usman MKes meraih 15.171 suara. Ketiganya dinilai berperan memenangkan 15 kursi PKB di Parlemen Sidoarjo.

”Jadi wajar kalau saat ini beredar beragam opini publik terkait calon ketua DPRD Sidoarjo. Mengingat, jabatan ketua DPRD sangat bergengsi dan mempunyai pengaruh yang kuat,” kata alumnus Fisipol UGM tersebut.

Posisi ketua DPRD Sidoarjo tidak hanya akan menentukan kepemimpinan di lembaga legislatif, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap arah politik daerah

Menurut regulasi dalam undang-undang dan peraturan pemerintah,  lanjut Nanang Haromain, kedudukan ketua DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya adalah sejajar. Keduanya mitra dan bersama-sama menjalankan pemerintahan di daerah. Untuk itulah, hubungan legislatif dan eksekutif sebagai mitra harus dijaga.

”Itu penting sebagai harmonisasi. Agar masyarakat yang diwakili bisa tenang dan damai,” tambah komisioner KPU Sidoarjo periode 2014-2019 tersebut.

Dengan posisi yang sejajar itu, tegas Nanang Haromain, DPRD dan kepala daerah harus saling menghargai. Tidak bisa menekan satu sama lain. Justru keduanya bisa saling melakukan check and balances

Nanang menilai nama-nama yang beredar saat ini layak menjadi kandidat ketua DPRD Sidoarjo mendatang. Baik Rizza, Dhamroni, maupun Ketua DPRD Sidoarjo (saat ini) H Usman MKes. Ada pula nama lain yang juga patut disebut, yaitu Ketua DPRD periode 2014-2019 Sullamul Hadi Nurmawan atau Gus Wawan.

Namun, kalau peta dikerucutkan lagi, ada dua nama yang paling kuat, yaitu Dhamroni dan Rizza. Mereka berdua adalah peraih suara tertinggi dalam Pileg 2024 lalu. Dhamroni dan Rizza juga didukung oleh kelompok politik yang kuat di internal PKB Sidoarjo.

Pergeseran dukungan politik Pondok Pesantren Bumi Sholawat ke Paslon Capres 02 pada Pilres 2024 lalu sedikit banyak juga mengubah peta. Dan, H Usman MKes dikenal ”dekat” dengan pengaruh ponpes tersebut. Sejarah juga menunjukkan belum ada ketua DPRD Sidoarjo yang pernah menjabat dua periode berturut-turut.

”Tapi, mencoret lebih awal nama H Usman sebagai kandidat ketua DPRD Sidoarjo, bisa juga, menjadi keputusan yang salah,” ungkap Nanang Haromain.

Pada akhirnya, terang Nanang, persaingan ini akan mengacu juga pada sejumlah mekanisme yang biasa digunakan oleh partai politik dalam menentukan posisi strategis seperti ketua DPRD. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah penunjukan oleh struktur tertinggi partai.

Peraih suara terbanyak hanya menunjukkan legitimasi dan dukungan langsung dari pemilih. Memang itu bisa menjadi modal penting dalam memperebutkan posisi strategis di lembaga legislatif.

Namun, keputusan tentang siapa yang akan diusulkan sebagai calon ketua DPRD Sidoarjo sering didasari keputusan internal partai. Pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sekarang.

Apa parameter partai dalam menentukan figur ketua DPRD Sidoarjo? Nanang yakin partai akan mempertimbangkan faktor-faktor loyalitas, kapabilitas, dan pertimbangan politis lain dalam memilih kandidat yang tepat.

Lebih-lebih, persaingan menuju kursi ketua DPRD Sidoarjo tidak hanya mencerminkan dinamika politik lokal, tetapi juga merupakan bagian dari pertarungan kekuatan politik menuju Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024.  DPC PKB Sidoarjo hampir pasti akan berseberangan dengan pengaruh Ponpes Bumi Sholawat.

”Karena itu, keputusan akhir tidak hanya soal pimpinan dewan, tapi juga arah dukungan pilbup nantinya,” ungkap Nanang. (*)