Polda Sumsel Akan Tindak Anggota yang Terlibat Politik Praktis

KETIK, PALEMBANG – Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dan seluruh jajaran kembali diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Imbauan ini diberlakukan khususnya sepanjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 27 November mendatang.

Hal itu disampaikan langsung Penata Kebijakan Kapolri Madya (PKKM) Polda Sumsel, Kombes Pol Sigit Adiwuryanto saat memimpin Apel Pagi di Halaman Mapolda Sumsel, Senin (12/8/24).

Ia mengatakan, jika ada personel Polda Sumsel yang terlibat politik praktis, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Jika ditemukan adanya personel Polda Sumsel atau jajaran yang terlibat dalam politik praktis, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku dan akan berurusan dengan Bidpropam Polda Sumsel," ujarnya.

Lebih lanjut, Sigit mengimbau Polri khususnya di Polda Sumsel dan jajarannya harus bersikap netral pada Pilkada serentak 2024.

"Tidak memihak atau memberikan dukungan kepada salah satu calon, tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan arahan, tidak memberikan tanggapan," tegasnya.

Imbauan ini ditegakkan guna menciptakan situasi Pilkada serentak yang aman dan nyaman. Sigit juga menambahkan, Polri akan menggelar 2 operasi pengamanan Pilkada, yakni Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System yang dimulai pada 24 Agustus mendatang.

Kedua operasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi-informasi Kepolisian terkait dengan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat untuk mencegah isu hoax, isu sara, dan propaganda yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan masyarakat.

"Pesta demokrasi tetap jalin silaturahmi dan persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi dengan dengan adanya isu isu yang beredar yang tidak kita ketahui kebenarannya," pungkasnya.(*)