PMII Bantah Ada Titipan Pejabat dalam Aksi Demo Disparbudpora Pacitan

KETIK, PACITAN – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan, Al Ahmadi, membantah keras adanya titipan dari pejabat dalam aksinya di Halaman Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) setempat, Jumat, 13 Desember 2024.

Isu itu menggelinding lantaran aksi PMII disebut dilakukan menjelang momen pelantikan Bupati Pacitan terpilih, Indrata Nur Bayuaji yang rencananya digelar pada 10 Februari 2025 mendatang.

"Demi Allah aksi kami tidak ada yang menunggangi. Ini murni hasil kajian dari sahabat-sahabat PMII secara objektif," jawab Al Ahmadi yang akrab disapa Aldi, Minggu, 15 Desember 2024.

Menurutnya, jikapun ada mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Pacitan itu adalah hal lumrah.

"Kalau tidak produktif dan kompeten ya kenapa harus dilanggengkan," imbuhnya.

Pun tambah Aldi, sesuai peraturan mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016, Bupati juga dilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya.

"Mutasi pejabat kan juga masih sekitar bulan Agustus. Bisa-bisanya disangkutpautkan. Itu cuma akal-akalan oknum yang pengen memperkeruh suasana saja," ucapnya kepada Ketik.co.id

Klausul pencopotan dalam kertas petisinya, bagi PMII adalah opsi yang setimpal dari kinerja buruk Disparbudpora selama tiga tahun terakhir.

"Itu bukan waktu singkat, dan petisi kami bukan ditujukan hanya untuk kepala dinas saja, tapi evaluasi secara keseluruhan pejabat Disparbudpora Pacitan yang tidak kompeten," tegas Aldi.

Lebih lanjut, PMII mengklaim tidak segan-segan memberikan evaluasi kepada dinas-dinas lain yang dirasa kerjanya kurang cemerlang. 

"Demi kemajuan Pacitan pasti kami lakukan. Terlebih jika itu menggunakan anggaran negara," ujarnya.

Kendati demikian, sesuai komitmen Disparbudpora Pacitan, jika PAD sektor pariwisata tidak mencapai target maka, pejabat terkait harus siap menindaklanjuti janji dan siap untuk mengundurkan diri.

"Yang pasti tetap kami tagih janji itu di Januari 2025 bila PAD tidak tercapai. Solusi yang kami tawarkan, kedepan fokus penggunaan anggaran untuk penguatan sistem tiket, peningkatan fasilitas pembangunan, gelar kegiatan yang berorientasi pada peningkatan PAD," paparnya.

Ditanya tanggapan tentang sejumlah pihak yang berkomentar negatif soal gerakannya. Mewakili anggotanya, Aldi mengklaim PMII sangat terbuka lebar untuk hal tersebut.

"Monggo silahkan ditanggapi, tapi minimal ya dilandasi bukti tidak hanya memfitnah. Dan kalau tidak PMII gugah, kami khawatir sektor pariwisata Pacitan akan tidur terlalu nyenyak," tandasnya. (*)