KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menguatkan ekosistem pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu, 14 Januari 2026.
Khofifah menegaskan, pengelolaan K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai luhur yang menjamin hak setiap pekerja untuk pulang dengan selamat. Karena itu, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat budaya K3 yang berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, membangun ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai inovator, serta pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif.
Sinergi tersebut juga diperkuat oleh peran akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan praktik terbaik, serta media sebagai penggerak literasi dan kesadaran publik.
“Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi menjadi kunci utama agar sistem K3 berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Atas sinergi dan kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Timur telah menerima sejumlah penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pada awal tahun 2026, Pemprov Jatim memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan di Jawa Timur.
Penghargaan tersebut meliputi sembilan bupati/wali kota penerima Penghargaan Pembina K3 Terbaik, 354 perusahaan penerima penghargaan Zero Accident, 154 perusahaan penerima penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 104 perusahaan penerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta 96 perusahaan penerima penghargaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).
“Berkat sinergi dan kolaborasi kita semua, Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur diwakili Gubernur telah menerima penghargaan Pembina K3 terbaik nasional selama enam kali berturut-turut. Pada tahun 2025, Pemprov Jawa Timur juga kembali menerima penghargaan sebagai provinsi dengan kinerja pengawasan ketenagakerjaan terbaik,” ucapnya.
Meski telah meraih berbagai prestasi, Khofifah menegaskan pengelolaan K3 harus terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut harus dilandasi profesionalisme berbasis kompetensi, praktik terbaik, serta integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Setiap kebijakan K3 harus berbasis data, berani menolak praktik kerja yang berisiko, serta konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” katanya.
Selain itu, sistem K3 yang dibangun juga harus andal dan mampu menghadapi berbagai krisis maupun situasi darurat.
“Keandalan sistem K3 hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengakselerasi implementasi kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya di bidang K3. Dukungan itu diwujudkan melalui penguatan pembinaan, pengawasan, serta sinergi lintas sektor.
Pemprov Jawa Timur secara konsisten menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, sekaligus mendorong inovasi agar implementasi program K3 mampu menjawab karakteristik dan tantangan di daerah.
“Kami memastikan setiap program K3 nasional dapat diimplementasikan secara adaptif di daerah tanpa mengurangi standar keselamatan, sehingga perlindungan pekerja dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya K3 yang berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi erat antara pelaku usaha, asosiasi, dan serikat pekerja harus terus diperkuat serta disertai inovasi yang adaptif.
“Melalui momentum Bulan K3 Nasional ini, saya mengajak seluruh pelaku usaha, asosiasi, hingga serikat pekerja untuk mempererat koordinasi dan menciptakan inovasi yang responsif dalam memitigasi risiko kerja. Mari kita bangun budaya keselamatan yang mandiri dan berkelanjutan demi menciptakan industri modern yang manusiawi serta ramah lingkungan,” pungkasnya. (*)
