Pidato Prabowo Dikritik Akademisi UB, Diksi 'Londo Ireng' Dinilai Bukti Komunikasi Perlu Dibenahi

KETIK, MALANG – Dalam polemik penggunaan diksi "Londo Ireng" yang menyinggung wartawan, akademisi Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menyebut komunikasi kepresidenan perlu diorganisasi kembali dan dalam berpidato.

Dalam hal ini tim kepresidenan atau Istana sebaiknya menggunakan naskah agar penggunaan diksi yang kurang tepat tidak diucapkan kembali oleh Presiden Prabowo.

Pada polemik pidato presiden di forum Harlah PKB ke-28 yang blunder, Akademisi Komunikasi Politik FISIP UB, Dr. Verdy Firmantoro, S.I.Kom., M.I.Kom, menilai komunikasi kepresidenan harus perlu evaluasi dan perbaikan yang dimulai dari presiden sendiri dan semua staf-staf di kepresidenan.

Jika terus-menerus seperti ini, nantinya Badan Komunikasi Pemerintah, Kantor Staf Presiden (KSP), hingga Juru Bicara (Jubir) hanya membersihkan blunder yang disebabkan oleh presiden.

"Menurut saya komunikasi kepresidenan perlu lebih diorganisasi kembali, utamanya berangkat dari Presidennya karena kalau tidak nanti semua organ-organ di kepresidenan, misalnya Bakon, Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian ada KSP, ada lagi Jubir, itu nanti hanya tugasnya bersih-bersih," tuturnya.

Menurutnya, dalam banyak literatur, komunikasi politik saat ini sudah tidak lagi one way, bahkan lebih dari two way. Saat ini lebih mengarah pada hybrid political communication yang sudah tidak ada batasan-batasannya. Sehingga, ketika berkomunikasi dengan publik, di sosial media atau pun suatu forum, para pejabat publik, apalagi presiden harus betul-betul menggunakan diksi yang baik.

Verdy juga menyampaikan akan lebih aman lagi ketika presiden berpidato di berbagai forum bisa tetap membaca naskah. Ia menyebut tokoh politik membaca naskah saat sambutan bukan berarti tidak memahami isinya. Namun, menggunakan teks naskah adalah semacam prosedural protokol komunikasi birokrasi.

"Misalkan diundang pidato di mana, mungkin kalau kita punya karakter justru membuat gerakan-gerakan tambahan, ucapan-ucapan yang berpotensi di pelintir, mungkin lebih pas presiden bisa jadi ketika sambutan itu tetap membaca naskah, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu," ujarnya.

Presiden juga bisa mengembangkan pidatonya dengan tambahan pantun atau bercandaan yang tidak menyinggung pihak manapun. Menurutnya, pengembangan tersebut bisa terkait cerita personal diri yang menarik tanpa menyebutkan pihak lain. 

"Mungkin misalnya nambahi guyonan, cerita-cerita personal misalnya, kalau dalam forum PKB berarti cerita bagaimana relasi Pak Prabowo dengan Cak Imin, cukup personal saja. Artinya itu apa? Kalau nanti ada ketidaknyamanan, ya itu langsung antar-personal saja," jelas Verdy.

Verdy menyampaikan ketika ucapan-ucapan atau diksi-diksi yang digunakan salah sasaran dan terjadi terus-menerus akan terjadi konsolidasi demokrasi yang sulit tersampaikan.

"Malah justru niatnya ke sana, malah kita sendiri yang kemudian dalam tanda kutip meruntuhkan bangunan itu untuk kemudian ada wacana-wacana yang lain," pungkasnya.

Dalam bertugas menjadi kepala negara, presiden akan terasa kurang ketika tidak menyampaikan langsung kepada publik. Namun, dalam penyampaian sambutan atau pidato harus tetap dikontrol, berhati-hati, dan melihat konteks.

Verdy juga menegaskan bahwa dalam masalah ini, forum tempat Presiden Prabowo pidato tidak ada hubungan langsung kepada wartawan, pengamat, dan LSM. Sehingga, ketika presiden berusaha mencari common enemy untuk mendapatkan dukungan dari masa PKB, common enemy justru tidak menjadi utuk dan bahkan abstrak.

Dari permasalahan ini, tentunya evaluasi pada komunikasi kepresidenan menjadi penting untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata dan menggunakan diksi-diksi ketika berada di depan publik.(*)