PHK di Jawa Timur Masih Tinggi, Ini Kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim

KETIK, SURABAYA – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jatim masih menjadi masalah tersendiri. Tercatat sebanyak 8.394 orang pekerja terkenaa PHK selama tahun 2024 lalu.

Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan menekankan pentingnya solusi menyeluruh untuk mengatasi dampak PHK dan pengangguran. Termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru berupa industri kreatif.

"Korban PHK tidak cukup hanya diberikan pelatihan. Mereka perlu disiapkan alternatif lapangan pekerjaan agar tidak terlalu lama menjadi pengangguran," ujar Jairi, Minggu, 19 Januari 2025.

Jairi menilai industri kreatif menjadi langkah strategis untuk mengurangi pengangguran. Hal ini yang membuat dirinya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu solusi utama.

"Korban PHK perlu diberi stimulus untuk menjadi pelaku UMKM, dengan pelatihan, modal usaha, dan pendampingan agar mereka bisa mandiri," ujar anggota Partai Fraksi Golkar ini.

Jairi menyebut, meskipun angka PHK di provinsi ini relatif rendah dibandingkan provinsi lain, akar permasalahan harus segera diselesaikan. "Meskipun rendah tetapi ini harus diantisipasi, sehingga penyerapan tenaga kerja bisa lebih baik lagi," ungkapnya.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk menjadi daerah dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 1.851 orang, disusul Kabupaten Pasuruan 1.338 orang, dan Kabupaten Sidoarjo 1.206 orang. (*)