Petani Tebu Ancam Mogok Massal Imbas Puluhan Ribu Ton Gula Rakyat Tak Terserap Pasar

KETIK, SURABAYA – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menegaskan siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika pemerintah tidak segera memberikan perlindungan nyata bagi gula hasil produksi petani.

Desakan ini mencuat di tengah mandeknya penyerapan gula di pasaran yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha para petani.

“Kami hanya menuntut hak kami. Pemerintah meminta kami mendukung percepatan swasembada, maka kami juga meminta proteksi agar gula kami bisa diserap pasar,” tegas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI), Sunardi Edi Sukamto di Surabaya pada Jumat 15 Agustus 2025.

Menurutnya, masa giling yang idealnya berlangsung 4-5 bulan kini terganggu. Sebagian pabrik gula (PG) bahkan berhenti beroperasi karena gudang penuh dan gula tidak keluar dari pabrik. Kondisi ini membuat petani kesulitan melanjutkan tebang angkut maupun membiayai perawatan kebun.

“Dampaknya kami sudah kewalahan luar biasa. Beberapa PG sudah tidak bisa giling. Kalau dana bantuan ini tidak cair, jangan mimpi Indonesia bisa swasembada. Kepedulian pemerintah terhadap petani tebu kami rasa belum serius,” ujarnya.

APTRI juga menyoroti janji pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun yang hingga kini belum terealisasi. Dana tersebut dinilai krusial untuk menyelamatkan kelangsungan produksi tebu nasional.

“Kalau dana ini tidak cair, mungkin kami akan berhenti menanam tebu. Demo adalah langkah terakhir, tergantung pemerintah mau dibawa ke mana persoalan ini,” tegasnya.

Rencana aksi besar-besaran ini diharapkan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, agar program swasembada gula tidak hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Pembina APTRI HM Arum Sabil. (Foto: Shinta Miranda/Ketik)

Pembina APTRI HM Arum Sabil menegaskan bahwa pertanian tebu mayoritas itu adalah bagian dari motor penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. 

Maka dari itu, HM Arum Sabil mendorong pemerintah untuk melakukan badan koordinasi yang khusus menangani pergulaan nasional.

"Dan saya juga mengusulkan, menyarankan kepada pemerintah agar segera dibentuk badan koordinasi yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan pergulaan nasional ini. Agar persoalan-persoalan pergulan nasional ini bisa dibicarakan dan diputuskan secara komprehensif dan terintegrasi," pungkasnya. (*)