Pertanian Jadi Pilar Ekonomi Nganjuk, Bappeda Jatim Dorong Penguatan Sektor Agraris

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi Kabupaten Nganjuk. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bappeda Jatim), Mohammad Yasin.

PYasin menyampaikan hal itu saat memaparkan kebijakan perencanaan pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Nganjuk Tahun 2027 di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurut Yasin, sektor pertanian memiliki peran strategis bagi daerah yang berbasis agraris seperti Nganjuk. Penguatan sektor ini dinilai krusial tidak hanya untuk menjaga kedaulatan pangan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seseorang yang baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan bahwa pertanian dapat menjadi salah satu strategi utama untuk mendongkrak taraf hidup warga di daerah tersebut.

Mohammad Yasin, saat menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan provinsi Jawa Timur Tahun 2027 serta pentingnya penguatan sektor pertanian di kabupaten Nganjuk pada Musrenbang RKPD kabupaten Nganjuk Tahun 2027 di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Rabu, 11 Maret 2026. (Foto: Instagram Bappeda Jatim)

Selain itu, penguatan sektor ini juga dipandang penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor agraris.

“Pertanian merupakan pilar utama ekonomi Kabupaten Nganjuk. Penguatan sektor ini penting tidak hanya untuk kedaulatan pangan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menekan kemiskinan,” ujar Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kolaborasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dinilai menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota agar pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)