Perkuat Tata Kelola Daerah, Bupati Simeulue Utus Kasat Pol PP dan WH Hadiri RDPU RUU PPNS

KETIK, SIMEULUE – Bupati Simeulue mengutus Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasat Pol PP dan WH) Kabupaten Simeulue, Ocktof Rozoki Marinir, didampingi Kabid P2UD dan PPNS Rislan Syamsuddin serta jajaran staf, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Senin, 9 November 2026. RDPU ini Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan dan penegakan hukum di daerah.

Rapat strategis ini membahas agenda krusial mengenai rancangan regulasi terbaru yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kehadiran delegasi Simeulue bertujuan untuk memastikan agar aspirasi dan kebutuhan hukum spesifik di wilayah kepulauan dapat terakomodasi secara optimal dalam draf akhir regulasi yang tengah dibahas.

Kehadiran jajaran Satpol PP dan WH Simeulue di forum legislatif tersebut dinilai sangat vital, mengingat peran PPNS sebagai ujung tombak penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Penataan regulasi baru ini dirancang untuk memperbarui aturan lama agar lebih sinkron dengan dinamika hukum nasional serta kekhususan tata kelola pemerintahan di Aceh.

Kasat Pol PP dan WH Kabupaten Simeulue, Ocktof Rozoki Marinir, Bersama Kabid P2UD dan PPNS Rislan Syamsuddin Saat Mengikuti Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU PPNS di Gedung Serbaguna DPR Aceh pada Senin, 9 November 2026. (Helman/Ketik.com)

Secara yuridis, penyusunan rancangan regulasi PPNS Aceh ini berakar pada kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) jo. ketentuan terkait.

Secara terpisah, Kasat Pol PP dan WH Simeulue, Ocktof Rozoki Marinir, menegaskan bahwa penguatan regulasi kepegawaian ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

"Selain fokus pada fungsi penyidikan pelanggaran daerah, Satpol PP dan WH juga terus konsisten menegakkan aturan disiplin terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Kabupaten Simeulue," ujar Ocktof.

Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap draf final regulasi yang disahkan nantinya mampu melahirkan instrumen hukum yang responsif dan implementatif, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, berintegritas, dan profesional. Seluruh hasil dan rekomendasi dari RDPU tersebut nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati Simeulue untuk ditindaklanjuti sebagai pedoman kerja di daerah.

Kegiatan RDPU ini turut dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektoral, meliputi Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, perwakilan Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota Komisi I DPRA, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja se-Aceh, serta tamu undangan lainnya.(*)