KETIK, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan secara resmi menegaskan sikap politiknya dalam peta pemerintahan nasional melalui pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026.
Dalam rekomendasi tersebut, PDI Perjuangan memilih berada pada posisi sebagai kekuatan penyeimbang guna memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai prinsip konstitusional.
Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham, atas permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam agenda Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Jamaluddin menjelaskan, keputusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab ideologis untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujar Jamaluddin.
Dalam pembacaan rekomendasi tersebut, Jamaluddin menilai kualitas demokrasi Indonesia saat ini membutuhkan pengawasan yang kritis dan efektif. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan berkomitmen memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pemusatan kekuasaan yang dapat mencederai hak-hak sipil warga negara.
“Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara,” lanjutnya.
Penegasan posisi politik sebagai penyeimbang tersebut juga dibarengi dengan komitmen kuat PDI Perjuangan dalam menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jamaluddin menekankan, peran penyeimbang yang diambil partainya bukanlah sikap oposisi tanpa arah, melainkan upaya serius untuk melembagakan demokrasi agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat.
“Setiap langkah politik Partai haruslah menempatkan etika-moral dan kebenaran hakiki sebagai pandu, guna memastikan negara tidak melenceng dari amanat UUD NKRI 1945,” ujar Jamaluddin. (*)
