Perbandingan Efisiensi Anggaran: Vietnam dan Indonesia, Lebih Efisien Mana?

KETIK, SURABAYA – Kebijakan soal efisiensi anggaran di Indonesia membuat beberapa kementerian hingga pemerintah daerah harus mengikat pinggang pada tahun 2025 ini.

Namun, Pemerintah Vietnam dan Indonesia telah mengambil langkah berbeda dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran negara mereka.

Langkah Efisiensi Anggaran Vietnam

Pemerintah Vietnam telah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang signifikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan.

Salah satu langkah utamanya adalah mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Reformasi ini diperkirakan akan selesai pada April 2025.

Selain itu, Vietnam berencana mengurangi jumlah pegawai negeri sipil hingga 20% dalam lima tahun ke depan, yang setara dengan sekitar 100.000 pegawai.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp72 triliun.

Selain reformasi birokrasi, Vietnam juga menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Meskipun diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam, pemerintah berharap penurunan PPN ini akan merangsang aktivitas bisnis dan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui pajak lainnya.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Indonesia

Di sisi lain, Indonesia mengambil pendekatan berbeda dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran. Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia, yang saat ini dianggap rendah dibandingkan dengan negara lain.

Selain itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi domestiknya.

Indonesia juga memberikan berbagai insentif pajak untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok.

Dalam hal reformasi birokrasi, belum ada informasi mengenai rencana Indonesia untuk mengurangi jumlah kementerian atau lembaga negara secara signifikan seperti yang dilakukan Vietnam.

Namun, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini mencakup penghematan anggaran di berbagai pos belanja, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan barang.

Perbandingan dan Dampak

Perbedaan pendekatan antara Vietnam dan Indonesia mencerminkan strategi masing-masing negara dalam menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal.

Vietnam fokus pada perampingan birokrasi dan penurunan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Indonesia memilih untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan tarif pajak dan efisiensi anggaran di berbagai pos belanja.

Dampak dari kebijakan-kebijakan ini akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, tergantung pada implementasi dan respons dari sektor-sektor terkait di masing-masing negara. (*)